TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pemerintah memastikan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024. 

Dia menegaskan, semua persiapan baik penyelenggara maupun perangkat hukum sudah siap (on). 

Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk mendukung pendanaan. 

"Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP, sudah on semua. Kira-kira begitu," kata Bahtiar dalam keterangannya dari Gedung Graha Pena, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023).

Bahtiar menjelaskan, sejumlah isu memang membayangi gelaran Pemilu.

Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tantangan dan tidak menjadi halangan untuk menuju Pemilu 2024. 

Dia melanjutkan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir telah menyiapkan segala hal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah siap. 

Bahkan KPU telah melakukan rekrutmen hingga level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan Pemilu.

Dia mengungkapkan, dana Pemilu juga sudah dibagikan meski anggarannya memang belum turun sepenuhnya. 

Namun, dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Bahtiar optimistis dan mengapresiasi KPU yang telah melakukan upaya inovasi dalam hal penghematan anggaran. 

"Cukup, mencukupi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan ada empat indikator tercapainya kesuksesan Pemilu. 

Pertama, Pemilu berjalan aman dan lancar.

Guna mendukung hal ini, Kemendagri telah melakukan rapat-rapat bersama dengan TNI/Polri serta pihak Kejaksaan untuk mendukung keamanan Pemilu.

Kedua, partisipasi publik. Guna mendukung partisipasi ini, Kemendagri secara rutin menggelar webinar untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar Pemilu berjalan sukses. 

Kegiatan ini telah dilakukan empat bulan terakhir. 

Ketiga, penyelenggaraan Pemilu tidak memicu konflik, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. 

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Beberkan 10 Materi Muatan Perppu Pemilu yang Bakal Disahkan di Paripurna DPR

Dalam hal ini, media atau pers sangat berperan untuk mencegah jangan sampai perbedaan gagasan menimbulkan konflik yang menimbulkan kekerasan.

Terakhir, Kemendagri memastikan pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Ketika Pemilu dan prosesnya dilaksanakan, Pemda diminta untuk tetap menjaga inflasi dan perekonomian agar bisa tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Kalau lancar, kita akan merasakan hasilnya juga," tandasnya.