Baca tanpa iklan
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI ini menegaskan terhadap adanya proses coklit yang tidak sesuai prosedur, Bawaslu telah menyampaikan surat imbauan dan saran perbaikan secara langsung.
Sementara terhadap adanya data pemilih yang tidak akurat, hasil pengawasan menjadi bahan perbaikan dalam dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Diketahui, proses coklit dimulai pada Minggu (12/2/2023) hingga Selasa (14/3/2023).
Untuk diketahui, 12 elemen data yang akan dikroscek di lapangan saat proses coklit. Setiap petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) bertanggung jawab atas daftar pemilih per 1 TPS.
Betty menjelaskan, total ada lebih dari 800.000 TPS di Indonesia untuk Pemilu 2024.
KIPP: Selama Masih Punya Presiden, Harusnya Pak Jokowi Orang Pertama yang Menyatakan Pemilu Dilaksanakan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyoroti soal berkembangnya wacana penundaan pemilu.
Saat ini ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima yang memerintahkan KPU untuk menghentikan proses tahapan pemilu.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP Kaka Suminta mengatakan, sejatinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sosok yang paling pertama mendorong pemilu tetap terlaksana.
"Saya pikir kita masih punya presiden, harusnya kalau masih punya presiden maka yang saya bayangkan pak Jokowi adalah orang yang paling mendorong agar pemilu terjadi dan dilaksanakan," kata Kakak dalam diskusi bertema 'Puasa Memberantas Pelanggaran Pemilu ' di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2023).
Hal itu harus dilakukan oleh Jokowi, kata dia, guna menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah memang menjalankan asas konstitusi.
Meski tahapan pemilu saat ini sudah dimulai, namun kata dia, pernyataan dari Jokowi menjadi penting untuk memastikan pemilu tetap bergulir.
"Saya pikir presiden jokowi adalah orang yang paling harus pertama untuk menyatakan pemilu ini dilaksanakan. Kenapa demikian, karena itu adalah salah satu pemerintahan nya bisa menjalankan konstitusi," kata dia.