Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA -  Indonesia menandatangani kemitraan energi bersih nuklir reaktor modular kecil dengan Amerika Serikat (AS) yang dilakukan dalam Forum Kamar Dagang dan Industri Indo-Pasifik di Bali pada Sabtu (18/3/2023).

Teknologi reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR) dilakukan untuk memenuhi tujuan keamanan energi dan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y Kim, dan Wakil Asisten Utama Menlu AS, Ann Ganzer dan Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) secara resmi mengumumkan Memorandum of Agreement dan hibah afiliasi, serta penandatanganan kontrak sebagai hasil akhir di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment/PGII). 

"Pengumuman ini merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia mencapai tujuan iklimnya dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Dubes Kim dalam keterangannya.

Perjanjian tersebut memajukan tujuan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP).

Baca juga: Hanya 70 Persen Reaktor Nuklir Yang Beroperasi, Prancis Dihantui Pemadaman Listrik

Kim mengatakan perjanjian ini akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dalam penggunaan teknologi energi bersih nuklir yang canggih, aman, dan terjamin sehingga mendukung target Net Zero Emissions di Indonesia pada 2060.

Di bawah perjanjian ini, USTDA telah memberikan hibah kepada PLN Indonesia Power untuk membantu menilai kelayakan teknis dan ekonomi pembangkit listrik tenaga nuklir yang diusulkan, yang berlokasi di Kalimantan Barat. 

Hal ini akan mencakup rencana pemilihan lokasi, rancangan pembangkit listrik dan sistem interkoneksi, penilaian dampak lingkungan dan sosial awal, penilaian risiko, perkiraan biaya, dan tinjauan peraturan.

Selain itu, kerja sama ini akan mencakup pendanaan baru sejumlah satu juta USD untuk pembangunan kapasitas bagi Indonesia berdasarkan kemitraan yang sudah berjalan di bawah

Program Infrastruktur Dasar Departemen Luar Negeri AS untuk Penggunaan Teknologi SMR yang Bertanggung Jawab (FIRST). 

Hal ini mencakup dukungan di berbagai bidang seperti pengembangan tenaga kerja, keterlibatan pemangku kepentingan, regulasi, dan perizinan.