Baca tanpa iklan
"Partai Buruh akan membuat pernyataan sikap siapa calon presiden yang diusung pro buruh dan kelas pekerja," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Sabtu (29/4/2023).
Ia menegaskan bahwa capres yang akan mereka usung adalah sosok yang pro buruh dan pro terhadap kelas pekerja.
Adapun syarat paling utama lanjut Said Iqbal, sosok capres tersebut tidak pro terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
"Capres tersebut tidak boleh pro Omnibus Law Cipta Kerja, syarat paling utama. Pernyataan sikap akan Partai Buruh ini akan disampaikan secara terbuka di dalam aksi May Day," ujarnya.
"Siapa calon presidennya tentu akan kami sampaikan nanti pada tanggal 1 Mei 2023," lanjut dia.
Baca juga: Hari ini 50.000 Buruh Kepung Istana Negara, MK dan May Day Fiesta di Istora Senayan
Sebagai informasi pada peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada Senin, 1 Mei 2023 mendatang, puluhan ribu buruh akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat.
Pelaksanaan aksi akan berlangsung mulai pukul 09.30-12.30 WIB.
Partai Buruh dan organisasi serikat buruh lainnya akan bergabung dengan target massa 100 ribu orang. Sampai Sabtu ini, kata Said Iqbal, jumlah yang sudah terkonfirmasi hadir sebanyak 50 ribu orang.
"Jumlah massa diperkirakan sekitar target kami 100 ribu orang, tetapi baru terkonfirmasi hari ini 50 ribu orang lebih akan ikut aksi massa di depan Istana dan Gedung MK," kata Said Iqbal.
Para buruh yang ikut meramaikan aksi May Day pada 1 Mei mendatang berasal dari berbagai wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setelah aksi di Istana dan Gedung MK selesai, massa buruh akan bergeser menuju Istora Senayan.
Di lokasi ini digelar May Day Fiesta yang berlangsung sampai pukul 17.00 WIB.
Pada acara May Day Fiesta akan diisi oleh pidato-pidato para pimpinan buruh, beberapa deklarasi, serta orasi politik dari Presiden Partai Buruh.
Beberapa kandidat calon presiden juga disebut Said Iqbal bakal hadir.
Namun saat ini nama-nama tersebut belum ada yang mengonfirmasi untuk hadir.
Partai Buruh Dilarang Bawaslu Bawa Atribut dan Suarakan Kepentingan saat Peringatan May Day
Partai Buruh mendapat pesan khusus dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar partai pimpinan Said Iqbal itu tak membawa atribut parpol serta tak menyuarakan isu tentang perburuhan pada peringatan Hari Buruh Internasional, Senin (1/5/2023) besok.
Ketua Tim Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin beranggapan bahwa pesan yang disampaikan Bawaslu itu merupakan bentuk ancaman dan menganggap adanya kecenderungan politik.
"Sebagian dari mereka tampaknya sedang bermain politik dengan topeng sebagai pengawas," ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/4/2023).
Ia juga mempertanyakan bagaimana bisa lembaga pengawas pemilu itu hanya menyampaikan pesan tersebut kepada salah satu parpol tertentu.
Dikatakan Salahudin pihaknya pun secara tegas menentang kebijakan yang diambil oleh Bawaslu dan menganggap bahwa hal itu membahayakan dari segi demokrasi.
"Karena tidak mungkin Partai Buruh diminta untuk tidak merayakan Hari Buruh Intenasional dan dilarang menyuarakan kepentingan buruh," jelasnya.
"Sedangkan jati diri dan alasan Partai Buruh didirikan adalah untuk membela kepentingan kelas pekerja," sambungnya.
Lanjut Salahudin berdasarkan larangan itu, menurut Salahudin Bawaslu belum bisa memahami mengenai kultur buruh itu sendiri.
Dijelaskan Salahudin sebab menurutnya antara buruh dan Partai Buruh merupakan dua entitas yang telah menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.
"Mereka tidak paham bahwa buruh dan Partai Buruh adalah dua entitas yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain," pungkasnya.
Partai Buruh Bantah Ajang Peringatan May Day 2023 Sebagai Panggung Kampanye Politik
Partai Buruh merespon pesan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melarang membawa atribut partai dan menyampaikan kepentingan buruh saat peringatan May Day 2023, Senin (30/4/2023) besok.
Terkait hal ini Ketua Tim Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan, jika pelarangan yang disampaikan oleh Bawaslu itu didasari untuk mengantisipasi pihaknya melakukan kampanye, maka ia dengan tegas membantah.
Menurutnya, dalam peringatan Hari Buruh besok murni perayaan internal kelas pekerja yang diakomodir oleh partai berwarna oranye itu.
"Kalau alasannya dianggap sebagai kampanye di luar jadwal, ini tidak betul. May Day adalah peringatan internal kaum buruh, bukan kegiatan kampanye yang ditujukan untuk masyarakat umum," tegas Said Salahudin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/4/2023).
Lanjut Salahudin, jika pada perayaan Hari Buruh terdapat poster, spanduk, atau orasi yang menyuarakan tentang kepentingan kaum pekerja maka hal itu menurutnya sulit dihindari karena memang sejalan dengan program partainya.
Mengenai hal ini juga kata Salahudin, ketidakmengertian pihak Bawaslu tentang kultur kelas pekerja, tidak boleh berujung pada kekeliruan menjalankan fungsi pengawasan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam menerapkan aturan Pemilu.
Salahudin pun mengatakan, bahwa dirinya pernah berkecimpung dibidang pemantauan dan pengawasan Pemilu oleh sebabnya ia mengaku mengerti betul mengenai aturan yang ada.
"Sebagai orang yang memahami Pemilu dapat saya pastikan acara May Day yang diikuti bahkan diselenggarakan oleh Partai Buruh pada tanggal 1 Mei 2023 tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye," pungkasnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)