TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk melakukan bersih-bersih terhadap menterinya yang dinilai sudah melakukan hal-hal di luar kepatutan.
Demikian disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Santoso.
Santoso pun menunggu momen tersebut dari Presiden Jokowi.
"Apakah Presiden Jokowi berani melawan arus parpol (partai politik) koalisi pendukungnya kita tunggu saja," ungkap Santoso, Kamis (4/5/2023).
Permintaan Santoso ini buntut dari masalah yang sedang dihadapi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.
Anak Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, diduga terlibat monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Baca juga: Sosok Yamitema Laoly, Anak Menteri Yasonna Laoly yang Dituding Lakukan Monopoli Bisnis di Lapas
Santoso pun meminta Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya jika sang anak terbukti terlibat dalam bisnis tersebut.
"Jika terbukti benar apa yang di publik ramaikan ini bahwa anaknya Menkumham berbisnis di lingkungan Kemenkumham, maka tidak ada cara lain selain Menkumham mundur karena telah menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarganya," kata Santoso.
Meski demikian, Santoso mengakui selama ini belum pernah ada menteri yang mengundurkan diri secara sukarela meski telah melakukan pelanggaran etika.
"Jangankan melanggar etika yang jelas melanggar aturan saja pejabat kita tidak mau mundur," tandasnya.
Minta agar Semua Pihak Tidak Menuduh Sembarangan
Meskipun demikian, Santoso juga meminta kepada semua pihak agar tidak menuduh dulu sebelum Yamitema Tirtajaya Laoly terbukti melakukan bisnis di proyek pengadaan Lapas.
Pasalnya, hingga saat ini belum ada aturan yang melarang anak pejabat berbisnis di tempat orang tuanya bertugas.
"Kalau terbukti memang tidak ada larangan anak pejabat berbisnis di tempat orang tuanya bertugas," ucapnya.