Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Maruf Amin meresmikan Kampung Bahari Nusantara (KBN) TNI AL secara serentak yang dilakukan di 68 Satuan Komando Kewilayahan di Kepulauan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin (15/5/2023).

Dalam sambutannya, Maruf Amin mengatakan sejatinya, TNI berasal dari rakyat dan selalu membersamai rakyat.

Sebab itu, kata dia, TNI mengemban tugas khusus dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang, baik tugas-tugas kemanusiaan, penanggulangan bencana, maupun pendekatan teritorial yang berbasis sosial.

"Saya menilai Kampung Bahari Nusantara merupakan bentuk nyata kehadiran dan kedekatan TNI AL dengan rakyat, sekaligus menjadi perwujudan komitmen TNI AL untuk membangun ketahanan wilayah maritim dari level desa, yang akan menyangga pertahanan negara," kata Maruf Amin.

"Sentuhan kebijakan dan program KBN yang dituangkan ke dalam lima klaster tentu akan semakin efektif jika dirajut dengan kerja sama dan saling melengkapi antara Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMDes, institusi pendidikan, dan para pemangku kepentingan strategis lainnya," kata Maruf.

Ia mengatakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta pernah berucap bahwa Indonesia tidak akan besar karena nyala obor di Jakarta, tapi Indonesia bercahaya berkat nyala lilin-lilin di desa.

Baca juga: Amankan Kegiatan Presiden Jokowi & Wapres Maruf Amin di Kepulauan Seribu, TNI AL Kerahkan 4 KRI

Maruf mengaku sepenuhnya sepakat dengan ujaran Bung Hatta tersebut.

Di Indonesia, kata dia, terdapat 514 Kabupaten dan Kota.

Sementara desa jumlahnya mendekati 75 ribu dan mencakup sekitar 88 persen dari total wilayah Indonesia.

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, kata dia, adalah indikator penentu keberhasilan pembangunan nasional.

Itulah mengapa, menurutnya Pemerintah menaruh perhatian serius kepada pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk yang berada di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar.

Baca juga: TNI AL Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal yang Hendak Masuk Malaysia Lewat Jalur Tikus di Pulau Sebatik

Jumlah desa pesisir di Indonesia, lanjut Ma'ruf, mencapai lebih dari 12 ribu desa, dan sebagian besar masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data tahun 2021, kata dia, dari total angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, sekitar 12% adalah rumah tangga masyarakat pesisir.

Potensi bahari yang melimpah, menurut Ma'ruf belum mampu mengatasi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat desa pesisir.

Garis pantai terpanjang kedua di dunia, kata dia, diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia, menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi karena masyarakat pesisir belum sejahtera.

"Oleh sebab itu, saya memandang gagasan Kampung Bahari Nusantara yang dimotori TNI AL sangat vital. Program KBN yang terbagi ke dalam lima klaster Edukasi, Ekonomi, Kesehatan, Pariwisata dan Pertahanan ini, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir," kata Ma'ruf.

"Lebih dari itu, program KBN juga sesuai dengan Paradigma Baru Perdesaan yang berkembang secara global," sambung dia.

Tren tersebut, kata dia, muncul karena sekitar 45% penduduk bumi tinggal di perdesaan di negara-negara berkembang.

Pembangunan pedesaan, lanjut dia, menjadi keniscayaan untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan.

"Paradigma pembangunan di desa diubah dari subsidi menjadi investasi masa depan," sambung dia.

Ia juga mengatakan kondisi kemiskinan di desa pesisir yang membutuhkan penanganan serius menjadi semakin kompleks akibat adanya ancaman perubahan iklim, yang secara umum dapat menimbulkan kerugian serius bagi perekonomian nasional.

Pemeliharaan ekosistem maritim dan pesisir Indonesia, kata dia, menjadi kunci bagi upaya mitigasi dampak perubahan iklim.

Kenyataannya, lanjut Ma'ruf, meskipun negara kita dikenal sebagai pusat kekayaan biodiversitas dan terumbu karang, ekosistem laut Indonesia mengalami degradasi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut, menurutnya berpotensi memperdalam jebakan kemiskinan di kawasan pesisir.

"Saya harapkan TNI AL juga menjadi pandu bagi masyarakat pesisir dalam menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari program literasi dan edukasi di Kampung Bahari Nusantara," kata dia.

"Apalagi, isu perubahan iklim berkaitan erat dengan keberhasilan upaya pengembangan potensi pariwisata maritim yang termasuk ke dalam salah satu program KBN, dan selama ini telah menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir," sambung dia.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali beserta jajaran dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran.