News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Saat Anies, JK hingga AHY Kompak Kritik Jokowi: Ungkit Pembangunan Tol dan Penegakan Hukum

Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

(Kiri ke Kanan) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu, Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf AL Jufri dalam acara puncak Milad ke-21 tahun PKS, Sabtu (20/5/2023) di Istora Senayan, Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ramai-ramai mengkritik pemerintahan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik yang mereka sampaikan itu terkait pembangunan jalan tol, kesejahteraan masyarakat, hingga penegakan hukum dan demokrasi di tanah air.

Hal itu diungkap ketiganya dalam sambutannya du Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Anies Baswedan yang di acara itu pertama kali memberikan sambutan menyinggung pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi lebih sedikit dibandingkan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies mengakui pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Jokowi menjadi paling terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode- periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies.

Baca juga: 7 Kritik Terbaru Anies Baswedan dalam 2 Hari Terakhir: Soal Persekusi, Kasus BTS hingga Jalan Tol

Namun, kata Anies, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru sangat sedikit. Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang menbawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY. Menurut dia, SBY unggul lebih dari tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

Menurut Anies seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Khususnya, pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia.

"Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian tetapi infrastruktur untuk semuanya," ujarnya.

Selain masalah infrastruktur, Anies menyinggung soal subsidi yang tidak tepat.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini