"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang menbawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan kewilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies pun membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY. Bahkan, kata dia, SBY unggul lebih dari tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat," jelasnya.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

JK Kritik Pembangunan Jalan yang Tak Adil

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyindir pembangunan jalan di Indonesia yang dinilai tidak adil kepada masyarakat. Adapun pemerintah tidak boleh hanya fokus pembangunan ke jalan tol yang berbayar saja.

Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, JK menyoroti mengenai viral banyaknya jalan rusak yang dibagikan masyarakat di media sosial. Dia mencatat, jalan rusak yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 170.000 Km.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, Jambi dan juga di Makassar rusak luar biasa. Kita bangga bahwa pemerintah juga waktu saya memerintah membangun jalan tol 2600 km, itu penting, kalau tidak macet waktu lebaran. Penting sekali jalankan tol. Tetapi 170.000 KM jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS," kata JK.

Ia menyatakan bahwa pemerintah kini lebih banyak membangun jalan berbayar atau jalan tol di Indonesia. Sementara itu, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang biasa dilalui masyarakat kecil masih banyak yang rusak.

"Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dia bayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita oleh pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh yang kecil saja," jelasnya.

Karena itu, JK meminta PKS turut bertanggung jawab untuk membantu menyuarakan suara rakyat kecil tersebut. Hal tersebut untuk menghadirkan pembangunan jalan yang lebih berkeadilan.

"Petani karena dia tidak bisa berjalan tol maka jalannya berlubang-lubang. Itu prinsip keadilan. siapapun nanti presiden yang baru harus merubah," jelasnya.

"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi nggak ada tentu nggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," sambungnya.