News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

AHY Sebut Utang Negara Saat Ini Hampir Rp 8.000 Triliun

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan utang negara saat ini yang hampir mencapai Rp 8.000 triliun.

Dikatakan AHY bahwa negara dan rakyat Indonesia sebagai wajib pajak yang harus membayarnya.

"Utang kita besar sekali, sekarang hampir menuju Rp 8.000 triliun. Ini belum berbicara bunganya. Jadi bayangkan setiap tahun berapa ratus triliun yang harus dibayarkan oleh negara. Serta kita semua rakyat Indonesia sebagai wajib pajak," kata AHY dalam diskusi daring melalui Twitter Space, Rabu (24/5/2024) malam.

Banyaknya utang negara itu, dikatakan AHY jangan sampai generasi bangsa ke depan masih menanggung untuk melunasinya.

"Itu yang akan menanggung, jadi jangan sampai sekian tahun generasi ke depan kita harus dan masih menanggung utang," harapnya.

Baca juga: AHY Ingatkan Pemerintah Tidak Belanjakan Anggaran Negara untuk Pembangunan Proyek-proyek Mercusuar

AHY mengungkapkan siapapun pemimpin negeri di Pemilu 2024 memiliki tanggung jawab yang luar biasa.

"Siapa pun pemimpin negeri ini pada pemilu 2024, siapa pun yang terpilih akan menanggung tanggung jawab membayar utang yang luar biasa," sambungnya.

Menurutnya hal itu tidak boleh dianggap sepele kalau rasio hutang terhadap pendapatan negara itu sudah 40 persen.

Sebetulnya memberikan peringatan kepada negara.

"Bukan berarti masih aman. Tetapi ingat kapasitas kita untuk membayar utang, kapasitas fisikal kita itu tidak aman, ketika prioritas pembangunan anggaran itu kurang tepat sasaran," jelasnya

Maka dari itu AHY imbau pemerintah untuk membangun infrastruktur yang tepat sasaran.

"Jadi di sini Partai Demokrat hanya mengingatkan pemerintah hari ini. Bukan berarti tidak boleh membangun infrastruktur, harus dan wajib. Tetapi yang harus tepat sasaran," tutupnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini