Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (21/2/2024).
Pelantikan itu menandai berakhirnya posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan selama 9 tahun ke belakang.
"Karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan," ujar AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, masuknya Partai Demokrat ke pemerintahan bisa mewujudkan apa yang diperjuangkan partainya.
"Ini momentum yang sangat bersejarah karena Alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung. Karena kebijakan di tangan eksekutif, walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting," sambungnya.
Sebelum merapat ke pemerintahan Jokowi, AHY beberapa kali sempat melemparkan kritik kepada kinerja pemerintah.
Di antaranya soal program food estate, Perppu Cipta Kerja, bahkan AHY juga pernah menyinggung utang negara yang menggunung.
Food Estate
Saat melakukan pidato politik di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023), AHY mengatakan banyak program pemerintah yang dilakukan dengan terburu-buru.
"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan."
"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" kata AHY kala itu.
Baca juga: AHY Langsung Gaspol Kunjungan Kerja Serahkan Sertifikat Tanah, Hari Ini Dampingi Jokowi di Sulut
Dirinya menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.
"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujarnya.
AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.
"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," paparnya.