"Itu yang saya bilang, antara Operasi Militer Selain Perang sama Operasi Militer Perang itu, sudah biarkan saja itu kepada teknis tentara. Jangan di Undang-Undang dirigidkan. Karena sekali lagi itu bisa berubah dengan sangat cepat," kata Connie.

Selain itu, menurut Connie hal tersebut juga nantinya akan berhubungan dengan kebijakan penganggaran.

Menurutnya, seharusnya Panglima TNI menjadi pengguna anggaran terkait pemeliharaan, perawatan, operasional, dan pelatihan.

Kementerian Pertahanan, kata dia, seharusnya mengelola anggaran selain di bidang operasi.

Baca juga: Tarik Minat Investor ke IKN, Pemerintah Kembali Siapkan Sejumlah Insentif

"Itu cuma saya gambarkan kenapa berpikirnya itu mesti betul-betul holistik. Karena tidak mungkin sebuah smart defence ketika kita hanya berpikir sepotong-potong atau linear," kata Connie.

Dalam pemaparannya, Connie juga menjelaskan saat ini tercatat sudah ada 42 jenis perang atau elemen perang.

Permasalahannya sekarang, kata dia, dalam usulan RUU TNI yang beredar terdapat usulan mengenai pengelompokan jumlah OMP dan OMSP. 

"Ada 19 lah, ada 10 lah, ada nambah berapa lah. Padahal hari ini saja total perang ini sudah ada 42 jenis, ada 42 elemen. Dan pergerakan dari non military ke trans miltary atau ke military, vice versa, bolak-balik, atau acak itu tidak bisa kita ikat di undang-undang hanya OMSP atau ONP karena itu ada di lapangan," kata Connie.

"Agak susah kalau kita semua harus terus mengikat itu di undang-undang. Dan saya tidak tahu, hari ini mungkin 42 besok mungkin sudah 84," sambung dia.