TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengaku sudah mendengar wacana putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.

Menurut dia, Gibran menjadi salah satu sosok yang juga masuk dalam bursa cawapres pada Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia relawan pendukung Jokowi, beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Budi Arie dalam konferensi pers bertajuk 'Langkah Politik Projo Paska Musra' di kantor DPP PROJO, Pancoran, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

"Gini kalau soal (itu) ada. Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran sebagai wapres ya," kata Budi.

Namun, kata Budi Arie, Gibran belum memenuhi syarat menjadi capres ataupun cawapres karena terkendala usia.

Baca juga: Simulasi Relawan Projo: Prabowo-Ganjar Makin Sulit, Bagaimana dengan Peluang Airlangga?

Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dimana, diatur tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di mana usia capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun.

Budi juga sudah mengetahui aturan itu tengah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, belum bisa dipastikan apakah MK bakal mengabulkan peemohonan tersebut.

"Cuma kan 1 konstitusi tidak memungkinkan, oh iya sedang ada yang menggugat. Judicial Review. 40 tahun batasan usia. Cuma kan apakah disetujui? Belum dong. Belum putus. Kalau belum putus kita pakai yang masih berlaku aja sekarang," ujar dia.

Bantah Gugat ke MK

Budi Arie yang juga Wakil Menteri Desa PDTT ini juga membantah adanya perintah dari Presiden Jokowi agar UU Pemilu itu digugat ke MK.

Menurutnya, hakim konstitusi punya pertimbangan sendiri dalam memutuskan hal tersebut.

"Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalo kita belajar dari berapa negara misalnya prancis dan kanada, prancis itu, umur 37 jadi presiden. Gubernur lebih muda lagi, kanada 33 tahun," terang dia.

Budi Arie pun mengeklaim jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak setuju wacana duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Budi, hal itu diketahuinya setelah dirinya menanyakan langsung kepada Jokowi terkait wacana itu.

Dia menyebut Jokowi menolak wacana duet itu lantaran Gibran baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Pak Jokowi bicara sama saya. Pak Jokowi saya tanya 'ini ada wacana Pak Prabowo-Gibran'. Terus Jokowi bilang 'jangan lah Mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota'," kata Budi.

Baca juga: Projo Klaim Jokowi Tak Setuju Wacana Duet Prabowo-Gibran

Jokowi Ingin Satukan Prabowo-Ganjar

Budi Arie mengatakan bahwa menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo merupakan pasangan ideal untuk Pilpres 2024.

Bahkan, Budi Arie menyebut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mengupayakan duet kedua tokoh tersebut untuk bisa direalisasikan.

Hal itu disampaikan Budi Arie menyikapi wacana Prabowo dipasangkan dengan Ganjar untuk didukung di Pilpres 2024.

"Gini. Idealnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih. Atau pak Ganjar-Prabowo, Prabowo-Ganjar. Idealnya. Atau pak Ganjar-Prabowo, Prabowo-Ganjar, idealnya," kata Budi.

Meski demikian, Budi Arie mengakui dinamika menyatukan kedua tokoh tersebut bukan lah perkara yang mudah. Karena, dinamika politik saat ini telah menentukan kedua tokoh itu telah dimajukan oleh partai politik masing-masing.

Ganjar telah dideklarasikan sebagai Capres oleh PDIP.

Sedangkan, Prabowo telah dideklarasikan oleh Partai Gerindra.

"Cuma kan makin lama makin complicated. Perkembangannya kok makin sulit," ucapnya.

Budi lantas mengungkap pembicaraan terakhirnya dengan Presiden Jokowi soal dinamika menduetkan Prabowo dengan Ganjar.

Menurut dia, Jokowi masih terus mengupayakan kedua tokoh tersebut disatukan.

"Terakhir juga bicara dengan presiden, 'Gimana Pak? Masih usaha (kata Jokowi) untuk itu'," tuturnya.

"Cuma kan makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah," sambung Budi.

Kendati begitu, Budi mengatakan, jika duet tersebut ternyata tidak bisa terealisasi maka hal tersebut tidak akan dipaksakan.

"Usaha persatuan itu tetap ada, kalo kenyataannya agak sulit yaudah. Gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada. Kemungkinan bersatu juga ada," pungkasnya.

Projo Buat Simulasi Capres-Cawapres

Relawan Pro Jokowi (Projo) membuat simulasi pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang bakal didukung pada Pilpres 2024, mendatang.

Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan simulasi pasangan capres dan cawapres itu nantinya ditawarkan kepada seluruh DPD Projo di 38 Provinsi di Indonesia.

Adapun simulasi capres-cawapres itu adalah Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga, Ganjar-Prabowo, Ganjar-Airlangga, Airlangga-Sandiaga, Airlangga-Mahfud, Prabowo-Sandiaga, Ganjar-Sandiaga, Prabowo-Mahfud dan Ganjar-Mahfud.

"Jadi ada 10 simulasi capres-cawapres yang akan kita tawarkan ke teman-teman daerah untuk kita diskusikan dan kita putuskan bersama di mana yang paling pas untuk negara," kata Budi Arie.

Menurut Budi, DPP Projo akan menawarkan simulasi pasangan capres dan cawapres itu pada saat konferensi daerah (Konferda).

Selanjutnya, dari hasil Konferda akan mengerucut ke satu pasangan calon (paslon) yang akan ditentukan pada rapat kerja nasional (Rakernas) VI pada September 2023, mendatang.

Sementara, Budi menyebut bahwa capres-cawapres yang masuk kedalam simulasi ini harus telah diskusikan di internal DPP Projo.

Selain itu, dia mengatakan bahwa para capres-cawapres yang akan diumumkan oleh DPP Projo ini harus bisa membaca tantangan tantangan zaman 2024-2029 menuju negara maju, Berdaulat, adil dan makmur.

Hal pertama yang menjadi sorotan yakni ketidakpastian global yang mengarah kepada fragmentasi geoekonomi, tidak hanya sebatasa blok perdagangan namun juga mata uang pembayaran (Blok Dollar, Blok Yuan)

Lalu, sejak 2020, semangat persatuan jauh meningkat serta pemulihan ekonomi dan lompatan kemajuan ekonomi akan berhasil jika program-program kerakyatan berhasil menjaga dan mendongkrak daya beli masysrakat.

"Keberlanjutan pemerintahan kerakyatan adalah modal menjadi negara maju. Agenda pemerintahan Presiden Jokowi harus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan, bukan dengan memotong kepentingan-kepentingan rakyat," ucap Budi.

Bantah Jokowi Main 2 Kaki

Budi juga merespons tudingan yang menganggap Jokowi bermain dua kaki terkait dukungan Pilpres 2024 nanti.

Sebaliknya, dia justru berkelakar Jokowi berkaki seribu.

"Pak Jokowi bukan dua kaki, kaki seribu. Banyak, untuk rakyat. Orang dia sudah bilang saya mau bisikin nanti jutaan rakyat saya bisikin satu satu. Masak dua, kakinya banyak, seribu. Karena untuk rakyat," ujar Budi.

Menurut Budi, pertemuan Prabowo dan Gibran beberapa waktu lalu tidak menunjukkan Jokowi bermain dua kaki.

"Ya enggak apa-apa, orang mau ketemu masa dilarang. Pertemuan itu oke saja. Masa dilarang. Enggak ada masalah," ungkapnya.

(Tribun Network/Yuda).