News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Perdagangan Manusia

Usai Dipanggil Presiden Jokowi Soal Maraknya TPPO, Benny Rhamdani Langsung Tancap Gas

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Benny Rhamdani langsung tancap gas usai dipanggil Presiden Jokowi di Istana Negara soal makin maraknya TPPO.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani langsung tancap gas usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Kepresidenan di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny mengatakan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan maraknya Tindakan Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) ke luar negeri dengan modus bekerja.

"2 hari lalu diundang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, disana ada Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, TNI, Dagri, Menteri PPPA, Wamenkumham, Dirjen Imigrasi, Bakamla, Menseskab, Mesesneg dan Wapres RI. Saya tak bisa basa-basi, saya katakan sindikat mafia dibekingi oknum atributif kekuasaan, karena tidak ada kejahatan yang bisa berdiri sendiri," tegas Benny kepada wartawan dalam konferensi pers di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2023).

Benny mengaku telah menyerahkan lima nama bandar ke Menko Polhukam, Mahfud MD selaku ketua satgas TPPO.

Dia mengatakan, lima bandar diduga menjadi master mind TPPO ke luar negeri dengan modus dipekerjakan.

"Orang Indonesia (bandar), sering pekerjaan ke Malaysia, lewat batam, jalur laut. Kita (sudah) serahkan lima nama bandar besar," ujar Benny.

Benny berharap aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti laporan yang dia serahkan tersebut untuk dilakukan penegakan hukum.

"Tinggal penegakan hukumnya berani nggak menyentuh penjahat di negara ini," tuturnya.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Cerita Di Balik Operasi Khusus TPPO yang Dipimpinnya

Benny mengatakan, sejauh ini para aparat hanya berani menghukum bandar-bandar kecil.

Dia menegaskan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.

"Hukum baru menyeruh 'ikan teri', belum menyentuk para pekong, bandar, para 'ikan kakap', ini kejahatan tidak bisa dikompromikan oleh negara. Kejahatan kemanusiaan oleh kelompok-kelompok yang merasa kebal hukum ini harus diselesaikan, jangan sampai anak-anak bangsa kita diperdagangkan seperti itu," tegasnya.

Selama tiga tahun memimpin BP2MI, Benny menegaskan, penggerebekan penyelamatan Pekerja Migran Indonesia atau TPPO dari bandar penyalur pekerja ilegal, sudah dilakukan sebanyak 47 kali.

Sebanyak 26 kali di antaranya, dilakukan langsung oleh Benny selaku pucuk pimpinan BP2MI. 

"Penggerebekan sudah 47 (kali), sebanyak 26 kali saya memimpin langsung. Terakhir (penggerebekan) dilakukan di Bekasi, sebanyak 161 orang kita selamatkan, sekitar pukul 10 malam," ucap Benny. 

"(Total) BP2MI selama saya memimpin, sudah menyelamatkan 8.000 orang. Apalagi jika dilakukan (dibantu) TNI-Polri, pemerintah daerah," katanya.
 
 
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini