Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto membuka Jakarta Geopolitical Forum (JGF) VII tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta pada Rabu (14/6/2023).
Dalam sambutan pembukanya, Andi Widjajanto mendorong terobosan agar ASEAN tak terjebak dalam rivalitas strategis yang saat ini tengah berlangsung di dunia.
Andi menjelaskan tujuan digelarnya forum tersebut adalah untuk mengantisipasi kompetisi di antara negara-negara dalam pengelolaan konektivitas dan rantai pasok global di wilayah ASEAN.
Saat ini, kata dia, negara-negara ASEAN tampak menjadi semakin enggan untuk berkolaborasi dalam era diskonektivitas.
Istilah-istilah seperti otonomi strategis, istilah decoupling, istilah derisking, kata dia, merongrong upaya untuk menciptakan rantai pasok global yang berkelanjutan di kawasan.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Usulan Menhan Prabowo untuk Rusia-Ukraina Tekankan Solusi Damai
ASEAN, kata dia, sekali lagi gagal untuk memahami bahwa saat ini kita telah memasuki era saling ketergantungan yang kompleks.
Saat ini, kata dia, sudah banyak teori dan gagasan yang bisa digunakan untuk menciptakan perdamaian global.
Tapi, kata dia, realitasnya perdamaian dunia dan stabilitas global sangat sangat sulit untuk dicapai.
Saat ini, kata dia, dunia melihat konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina, juga ketegangan yang meningkat antara AS dan China.
"Dan kita Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di belahan dunia bagian selatan dipaksa untuk memilih blok AS, blok China, atau blok Rusia. Dengan demikian kita harus mencari suatu terobosan sehingga kita tidak terjebak di dalam rivalitas strategis semacam itu," kata dia.
"Saya berharap pada Jakarta Geopolitical Forum kali ini kita bisa menemukan solusi yang sangat strategis dan operasional untuk bisa kita tawarkan kepada pemerintah kita guna bisa diimplementasikan dalam menguatkan stabilitas kawasan kita," sambung dia.
Ia mengatakan, Lemhannas menyadari persoalan mendasar dalam membangun konektivitas maritim dan rantai pasok maritim di Asia Tenggara adalah persoalan perbatasan.
Penting untuk dicatat, lanjut dia, negara-negara anggota ASEAN telah membuat terobosan yang signifikan dengan menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan perbatasan maritim.
Indonesia, kata dia, telah melakukan negosiasi perbatasan maritim dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan saat ini yang sedang berjalan dengan Timor Leste, dan telah berhasil menghasilkan solusi bersama yang membangun untuk menyelesaikan persoalan perbatasan maritim.