TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persaingan elektabilitas tiga bakal calon presiden masih sangat ketat, saat ini.

Namun, dibandingkan yang lain, bacapres Ganjar Pranowo punya keuntungan, karena potensi elektabilitasnya naik sangat besar. 

Pengamat politik Emrus Sihombing menyebut Pilpres 2024 satu putaran sangat sulit terwujud.

Pilpres kemungkinan diikuti tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Di sisi lain, sampai saat ini, berdasarkan beberapa hasil survei, tidak ada bacapres yang mendapatkan dukungan di atas 50 persen. 

Kendati demikian, menurut Emrus, Ganjar Pranowo elektabilitasnya berpotensi terus meningkat.

Data survei Populi Center menyebutkan elektabilitas Ganjar sebesar 35,8%, Algoritma Research & Consulting 29,3%, dan SMRC 37,9%.

Elektabilitas dua bakal calon, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masih di bawah itu.

Emrus Sihombing menyebut untuk memenangkan pilpres tahun 2024 mendatang Ganjar harus menggenjot elektabilitasnya hingga di atas 40%.

"Kalau Ganjar ingin (menang) minimal dengan tiga pasang calon, tim mereka harus menggenjot elektabilitas di atas 40% biar bisa terjamin. Anggaplah kompetitor 25%, lalu 35% swing votersnya," kata Emrus, Rabu (5/7/2023).

Dosen Universitas Pelita Harapan ini menyampaikan, elektabilitas Ganjar bisa terus naik, karena ia sudah berjanji akan meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Melanjutkan pembangunan IKN, food estate, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

"Hanya Ganjar Pranowo (yang akan melanjutkan program Jokowi), karena Ganjar sudah diberikan apresiasi oleh Jokowi, Ganjar Pranowo juga satu partai, satu perjuangan ideologi partai, tidak mungkin Ganjar tidak melakukan itu. Kalau ingin PDI Perjuangan mendapat respons masyarakat harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi," ujar Emrus.

Baca juga: PKS Persilakan Ganjar dan Prabowo Umumkan Cawapres Sebelum Anies

Emrus juga mendorong Ganjar mengangkat isu pembangunan sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa lebih kompetitif dengan negara lain seperti Singapura, Jepang, dan China.

"Oleh karena itu, menawarkan sesuatu gagasan pemikiran besar dengan batas waktu misalnya program tiga tahun pertama atau lima tahun terakhir soal tawaran itu tentu yang tidak kalah penting juga menjaga keberagaman pluralitas NKRI," ujar Emrus.(Willy Widianto)