TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menargetkan di tahun 2026 mampu melindungi 70 juta pekerja. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.  

Adapun langkah yang dipilih adalah dengan menghadirkan kembali sebuah gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Tanah Air dengan mengusung tema “Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) Masuk Desa". 

BPJS Ketenagakerjaan menilai cara ini tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.  

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo beserta seluruh jajarannya meluncurkan kampanye ini secara simbolis dengan memukul alu lesung bersama dengan seluruh stakeholder yang hadir yang diikuti secara serentak oleh 10 wilayah lainnya di seluruh Indonesia, Kamis (6/7/2023). 

Adapun stakeholder yang hadir, diantaranya Sekretaris Disnaker DKI Jakarta Hedy Wijaya, Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti, Bhabinkamtibmas Pekayon Jaya Aiptu Muhtar Yahya Gunawan, Kepala Desa Mekarsari Nasiah, Kepala Desa Hambalang Wawang Sudarwan serta Bumdes Desa Pangarengan Hasan Basri. 

Anggoro mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini tengah fokus menggarap sektor BPU, dimana sebagian besar berada di ekosistem desa. 

“Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, ada 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa,” ungkap Anggoro, dikutip dari keterangan persnya, Kamis.  

Dalam kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan juga menyuguhkan sebuah aksi teatrikal yang menceritakan berbagai risiko yang setiap harinya mengancam para pekerja, mulai dari risiko kecelakaan kerja, kematian dan kesulitan finansial saat memasuki hari tuanya. 

Adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tentu menjadi sebuah solusi agar para pekerja bisa kerja keras bebas cemas. 

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," ujar Anggoro.  

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, lanjut Anggoro, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa, mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. 

Menurutnya, sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti menyebut bahwa kepolisian tentunya mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan. 

“Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat,” tutur Puji.

Seperti yang diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp 36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). 

Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan oleh para pekerja  jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan homecare. 

Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi maksimal Rp 174 juta.  

Sementara untuk program JHT yang bersifat tabungan, dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera. Sehingga meski sudah tidak bekerja, mereka dapat tetap hidup dengan layak. Hal ini secara tidak langsung turut menekan pertumbuhan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia.  

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa diantaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.  

Mengakhiri proses peluncuran tersebut, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan Direksi yang bertujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal,” tutup Yayat.