News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kemenlu: Literasi Digital Menunjang Praktik Diplomasi Internasional

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat cepat.

Kemenlu, kata Teuku Faizasyah, selalu berkomitmen melakukan digital diplomasi untuk kedamaian, ekonomi, dan perlindungan WNI.

"Praktek diplomasi saat ini sudah berjalan dengan metode yang baru, untuk itu SDM Kemlu perlu literasi digital dari waktu ke waktu," ujar Teuku Faizasyah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Teuku Faizasyah pada Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada SDM Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang digelar Kemenkominfo dan Kemenlu.

Demi menunjang pemanfaatan digital, Kemenlu mengeluarkan Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan media digital dan pedomen interaksi di media sosial.

Baca juga: Kemenkominfo: Literasi Digital Cegah Dampak Negatif di Dunia Siber

Melalui Permenlu ini, diharapkan agar SDM Kemenlu dapat memanfaatkan digital dengan baik.

"Saya berharap bapak dan ibu, dapat memanfaatkan literasi digital untuk menunjang hal ini menjadi keterampilan termasuk sebagai pemahaman etika di ruang digital," kata Teuku Faizasyah.

"Perlu diingat kalau jejak digital dapat merugikan kita, untuk itu setiap aparatur diharapkan menjaga integrasi dimanapun ia berada,” tambahnya .

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Informatika, Boni Pudjianto mengatakan aspek keamanan digital Indonesia memiliki nilai terendah.

Di lain sisi, Keamanan Digital mungkin sangat terkait dengan Kemenlu karena selalu berhubungan dengan dokumen-dokumen penting.

"Perlu diketahui kalau aspek yang masuk di internet bersifat tanpa batas, oleh karena itu kita harus semakin dibekali literasi untuk merespons hal ini," kata Boni.

"Selain itu, kita juga memiliki tanggung jawab netralitas karena akan menghadapi tahun politik 2024. Perlu diingat, kita tidak boleh menggunakan ruang digital untuk mengkampanyekan tokoh politik.
kemenpan-RB sangat disiplin dengan melakukan tracing,” tambah Boni.

Seperti diketahui, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 2000 peserta ang terdiri dari perwakilan dari Eropa, Afrika, dan Asia Selatan secara luring.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman literasi digital pada SDM serta Perwakilan RI guna menunjang digital diplomacy.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini