Menurutnya para penguasa terkait masih belum memikirkan perang masa depan yang berupa perang psikologi dengan medan perang dunia maya dan siber.

Namun jika masyarakat Indonesia sadar, maka pemikiran tersebut bisa menggugah para legislatif dan eksekutif untuk membicarakan hal serupa.

“Saya pikir, ini mungkin belum jadi pemikiran untuk para penguasa terkait. Tapi kalau masyarakat sadar, ini akan membawa pemikiran untuk menggugah saudara di DPR dan juga eksekutif untuk bicara soal ini,” ungkapnya.

 Hendropriyono mengungkap sejumlah negara sudah membangun angkatan perang ke-4, selain angkatan udara, darat dan laut. Angkatan perang ke-4 itu adalah angkatan siber yang punya kepala staf-nya sendiri sebagaimana angkatan perang yang sudah ada.

Ia mengatakan perang psikologi atau psychological warfare dengan medan serangan di dunia maya dan siber, tidak bisa ditangani hanya oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Badan Intelijen Nasional (BIN). 

Angkatan perang ke-4 yang sudah dibentuk oleh sejumlah negara tersebut punya struktur berbeda dengan badan yang kini dimiliki oleh Indonesia. Bedanya, angkatan perang ke-4 punya sifat komando, sedangkan organisasi yang dimiliki Indonesia soal penanganan perang siber hanya organisasi staf.

Angkatan perang siber kata Hendropriyono, dikhususkan untuk perang dan diisi 90 persen sipil yakni para hacker atau peretas terpilih. Sedangkan badan intelijen di Indonesia umumnya justru mengurusi aspek lain seperti ekonomi politik. 

Sebelumnya, Hendropriyono pun mengatakan Indonesia sepatutnya sadar bahwa era sekarang sudah berubah, dan tak boleh disikapi secara diam. Apalagi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kian menyulitkan membedakan mana hoaks dan mana yang benar.   

“Kita harus sadar bahwa kita ini berada di era yang seperti ini, dan kita tidak bisa diam saja. Tiba - tiba kita diserang kita tidak bisa berbuat apa-apa, jangan kan bertahan, kita nggak bisa menyerang balas,” kata Hendropriyono.