TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus kawakan, Maruarar Sirait membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikritik oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) soal pemerintahan Indonesia mulai otoriter setelah 10 tahun.

Menurutnya pandangan JK tidak tepat.

"Berdasarkan survei tingkat kepuasan publik dan indeks demokrasi kita tinggi. Kepuasan publik ke Pak Jokowi sampai 80 persen lebih. Jadi tidak tepat kalau kemudian disebut otoriter. Kita bicara harus dengan fakta jangan subjektivitas," kata Ara sapaanya, Selasa (1/8/2023).

Dirinya menyebut tingkat kepuasan publik sebesar 80 persen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi cukup untuk menampik tudingan otoriter tersebut.

"Berdasarkan data, saya percaya pemerintahan Pak Jokowi tidak otoriter. Karena, kalau otoriter, mana mungkin tingkat kepuasan 80 persen. Banyak yang suka mengkritik, seperti Rocky Gerung, juga kan tetap dipersilakan, tidak dibungkam," ujarnya.

Sebelumnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei terkait sejumlah aspek isu nasional, salah satunya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai 81,9 persen.

Hasil survei LSI dirilis pada Selasa (11/7/2023). Dengan target populasi survei LSI adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cell phone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional. Survei dilakukan pada 1-8 Juli 2023.

Pernyataan putra Sabam Sirait ini merespon pernyataan JK dalam acara Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (31/7/2023).

JK mengatakan pada era Soeharto sistem demokrasi berjalan baik di 10 tahun awal. Namun kemudian menjadi otoriter.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pemerintahan Jokowi Kian Mirip Era Orde Baru: Sekarang Begitu Kelihatannya

“Soeharto itu 10 tahun masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter. Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun ah muncul lah, tentang macam-macam,” ujar politisi senior Partai Golkar ini.