Baca tanpa iklan
Di sisi lain, ia menyoroti angka elektabilitas Anies Baswedan menurun.
Meinhover juga menyoroti dan menyayangkan Presidential Threshold 20 persen untuk mengajukan capres.
Tingginya syarat ambang batas pencalonan Capres membuat Amerika hanya memiliki sedikit pilihan menentukan "jagoannya" di Pilpres Indonesia.
“Seandainya saja ambang batas tersebut dihilangkan, tentu ada lebih banyak kandidat dalam pemilu, dan AS akan memiliki lebih banyak pilihan,” tulis artikel tersebut, mengutip Meinhover.
Namun, ia mengingatkan, Washington “perlu menjaga hubungan persahabatan dengan semua pihak untuk menjaga kepentingan AS di Indonesia, tidak peduli bagaimana hasil pemilu nanti.”
Meinhover menambahkan Kedutaan Besar AS telah “aktif dalam menjangkau” para pemimpin Partai Buruh setempat dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia “untuk mengetahui rencana mereka untuk memprotes” undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja (UU Ciptaker--Red) yang baru-baru ini ditandatangani.
Khawatir undang-undang tersebut akan “meredam antusiasme investor asing” di negara tersebut, “AS dengan tegas mendukung kegiatan yang menentang undang-undang tersebut.”
Oleh karena itu, dalam artikel tersebut--dikatakan, Kedutaan Besar diam-diam menyarankan kepada para ketua Partai Buruh agar mereka dapat memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus “untuk melancarkan protes” terhadap undang-undang penciptaan lapangan kerja dan “Presidential Threshold” yang dibenci Meinhover.
Di sisi lain, dalam laporan tersebut menyebutkan, seorang aparat diplomatik AS yang hadir menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta telah mengendus operasi asing dan memperingatkan Kedutaan Besar untuk tidak ikut campur dalam pemilu tahun 2024.
"Meinhover mengatakan hal ini telah memotivasi Kedutaan Besar untuk terus mendukung kegiatan rahasia IRI untuk lebih menerapkan kebijakan AS sambil menghindari peraturan Indonesia.”
Di akhir laporannya, Kit Klarenberg, penulis artikel tersebut mengatakan, dari sudut pandang Washington, pentingnya memastikan terbentuknya pemerintahan yang patuh di Indonesia tidak dapat disepelekan.
"Seiring para pemimpin militer AS yang secara terbuka mendiskusikan opsi perang dengan Tiongkok dalam waktu dekat, negara-negara di kawasan ini harus dipastikan dapat membantu dan mendukung upaya tersebut."
Catatan Redaksi: Saat berita ini diturunkan, Tribunnews masih berusaha mengkonfirmasi soal info-info di atas kepada pihak terkait
Sumber: LIVE LEAK