Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gifa Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (KB FKPPI) Pontjo Sutowo mengingatkan bahaya polarisasi pada pemilu 2024 mendatang.

Ia menyadari kader-kader KB FKPPI saat ini tersebar di berbagai partai politik.

Namun demikian, ia tidak mau hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilu lantas FKPPI terpecah belah.

Hal tersebut disampaikannya dalam amanatnya pada acara Dialog Kebangsaan dan Syukuran HUT ke-45 FKPPI di Lagoon Hotel Sultan, Jakarta pada Selasa (12/9/2023).

"Perlu saya ingatkan karena penglaman pada pemilu, pilpres, pilkada yang lalu menyebabkan polarisasi yang tajam dalam masyarakat kita bahkan pembelahan publik yang terus berlangsung sekalipun pemilu telah lama selesai," kata Pontjo.

"Kondisi ini tentu sangat memperihatinkan kita sekaligus mengkhawatirkan karena sangat tidak konstruktif bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang mencapai cita-cita kemerdekaannya dan eskalasi tersebut sangat berpotensi mengancam kebhinneka tunggal ikaan yang sudah kita sepakati bersama sebagai salah satu konsensus moral bangsa Indonesia," sambung dia.

Baca juga: Hadiri HUT ke-45 FKPPI, Prabowo: FKPPI adalah Pewaris Utama Kemurnian Nilai-Nilai Pancasila

KB FKPPI, kata dia, adalah alat pemersatu untuk mencapai tujuan bersama.

Ia berharap konflik-konflik politik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu terutama jika mengarah pada perpecahan bangsa dapat direspons oleh semua pihak untuk kepentingan bersama untuk kemenangan bersama.

"Semua diharapkan tidak hanya bersikap pragmatis dan merespons konflik politik tetapi bekerja sama menciptakan ruang kompromi atau konsensus yang mampu mengatasi perbedaan," kata Pontjo.

Baca juga: Guyonan Prabowo saat HUT FKPPI: Kalau Anak Purnawirawan Nggak Dukung Gue Kebangetan!

Dalam kehidupan demokrasi khususnya demokrasi dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, kata dia, perbedaan pandangan memang hal yang tidak bisa dielakkan.

Sebab, kata dia, justru perbedaan itulah memperkaya dan memelihara keberlanjutan demokrasi.

Ia mengingatkan demokrasi tidak boleh merobek persatuan dan kesatuan Indonesia.

Demokrasi, kata dia, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam ikut menentukan arah transformasi bangsa menuju cita-cita proklamasi.