Baca tanpa iklan
Tak hanya UU TNI, pasal 19 UU ASN ini juga tumpang tinidh dengan Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang berbunyi 'Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.'
"Norma tersebut sangat jelas melarang anggota Polri yang statusnya masih aktif untuk mengambil tugas di luar urusan Kepolisian."
"Seorang perwira harus mengundurkan terlebih dahulu, baru dapat menerima tugas memegang tugas memimpin suatu daerah," jelas Dimas.
Di sisi lain, Dimas menilai pengesahan UU ASN ini adalah bentuk jalan pintas yang dilakukan negara untuk menyelesaikan fenomena perwira tinggi non-job.
Baca juga: Keuntungan Pegawai PPPK Setelah RUU ASN Disahkan Menjadi UU: Dapat Gaji, Tunjangan, hingga Cuti
Dimas juga mengkhawatirkan adanya UU ASN ini akan merusak jenjang karier dalam institusi sipil itu sendiri.
"Agenda akal-akalan ini berlanjut lewat revisi UU ASN sehingga terdapat aturan hukum yang melegitimasi penempatan TNI-Polri di jabatan sipil."
"Lebih jauh, kami juga mengkhawatirkan masuknya TNI-Polri ke struktural ASN hanya akan mengganggu jenjang karier di suatu institusi," tuturnya.
Alhasil, Dimas mendesak agar DPR membatalkan pengesahan UU ASN tersebut demi menjaga profesionalitas aparat keamanan dalam tugas keamanan dan pertahanan negara.
Kemudian, ia meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani revisi UU ASN itu hingga muatan Pasal 19 di dalamnya dicabut.
Dikutip dari Kompas.com, adapun pasal 19 UU ASN yang dimaksud KontraS berbunyi sebagai berikut: "Pengisian jabatan ASN dari prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a dilaksanakan di instansi pusat meliputi kementerian atau lembaga...."
Pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan berdasarkan permohonan penugasan dari instansi pusat.
Baca juga: TNI Aktif Ditunjuk Jadi Pj Kepala Daerah, Ombudsman RI: Perlu Kedepankan Esensi UU TNI dan UU ASN
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Meski demikian, pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan anggota Polri tetap dilakukan secara terbatas dan selektif.
Di sisi lain, diperbolehkannya prajurit TNI dan personel Polri menempati jabatan ASN tertentu sebetulnya sudah diatur dalam UU ASN sebelum dilakukan perubahan.
Hal ini tertuang dalam Pasal 20 yang menyebut jabatan ASN tertentu dapat diisi prajurit TNI dan anggota Polri.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)