TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan jaringan internet berbasis satelit, Starlink menjadi sebuah terobosan di era infomasi telekomunikasi yang terus berkembang maju.

Menteri Budi juga menyebut, bahwa teknologi Starlink ini cocok untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia.

Apalagi, pemanfaatan satelit LEO yang berjarak kurang lebih 300 Km dari permukaan bumi memungkinkan pancarannya bisa menembus wilayah-wilayab yang sulit terjangkau sebelumnya.

Hal itu disampaikan Budi Arie Setiadi saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

"Ya (Starlink) suatu teknologi baru, disrupsi di mana teknologi ini memungkinkan dari satelit Leo yang berorbit, yang ketinggian 300 Km, sehingga pancaraan internet, dan memang ini cocok sebenarnya (kondisi Indonesia)," kata Budi Arie.

Menteri Budi juga mengungkapkan, bahwa saat ini teknologi seluller yang ada di Indonesia atau akses konektivitas internet terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, menggunakan fiber optik.

Kedua, seluller broadband dan ketinggal satelit. Namun, Budi Arie yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini menambahkan, saat ini terus dikembangkan penggabungan ketiga akses konektivitas internet itu.

"Nah ini ada gabungan lagi namanya Fixed Mobile Convergence, penggabungan dari semua sistem ini."

Budi Arie juga mengatakan, jika saat ini Indonesia turut menghadapi adanya tantangan soal kecepatan internet.

Di mana, internet di Indonesia masih tergolong tingkat kecepatannya hanya memcapai 22 Mpbs.

Padahal, menurut Budi, perlunya loncatan yang cepat dalam memberikan pelayanan kecepatan internet bagi masyarakat. Apalagi, Indonesia kini terus menuju menjadi negara maju.

"Kita di angka 22 Mbps, nah untuk menjadi negara maju kita harus lompat menjadi soal berapa keperluannya kecepetan itu penting. Jadi selain iklim ekosistem industri yang sehat, kualitas kecepatan internet juga harus memadahi," terangnya.

Menteri Budi juga mengatakan, sedikitnya masih ada kurang lebih 20 persen masyarakat di Indonesia yang belum mendapat akses internet.

Sehingga, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kementeriannya dalam memenuhi hak menerika layanan internet.

Selain itu, Budi Arie juga bicara soal penggunaan Starlink di kawasan IKN Nusantara, nantinya.

Menurutnya, saat ini izin Starlink belum dikeluarkan untuk memberikan pelayanan di Indonesia.

Namun, kini pihaknya memberikan hak labuh kepada Starlink.

Lebih jauh, Budi membuka kemungkinan Starlink bisa beroperasi di Indonesia secara panuh.

Namun, dia mengingatkan soal Internet Protocol, atau Protokol Internet (IP) address yang harus dipegang oleh Indonesia.

Sebab, hal ini menyangkut proteksi dan kemanaan siber di Indonesia. Apalagi, kini terus digalakan soal kedaulatan data pribadi yang menjadi kekuatan menuju negara maju.

Berikut petikan wawancara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra terkait Starlink serta kemanan data pribadi:

Pak Menteri, bisa cerita sedikit mengenai Starlink, bagaimana ini bisa menjelaskan kepada publik tentang Starlink?

Ya suatu teknologi baru, distrupsi di mana teknologi ini memungkinkan dari satelit Leo yang berorbit, yang ketinggian 300 Km, sehingga pancaraan internet, dan memang ini cocok sebenarnya (kondisi Indonesia).

Teknologi seluller kita ini kan atau akses konektivitas internet kita itu di mungkinkan satu, oleh fiber optik, kedua dengan seluller broadband, jadi mulai dari fiber optik, broadband, ketiga satelit.

Nah ini ada gabungan lagi namanya Fixed Mobile Convergence, penggabungan dari semua sistem ini.

Nah ini kan, Indonesia masih menghadapi tantangan karena kita kecepatan internet kita mohon maaf masih agak rendah dibandingkan dengan negara lain. Kita di angka 22 Mbps, nah untuk menjadi negara maju kita harus lompat menjadi soal berapa keperluannya kecepetan itu penting.

Jadi selain iklim ekosistem industri yang sehat, kualitas kecepatan internet juga harus memadahi.

Indonesia saat ini baru diangka 78-82 persen internet di Indonesia, jadi masih sekitar 20 persenan, kasarnya rakyat Indonesia belum memperoleh bisa mengakses konektivitas internet atau digital di Indonesia.

Nah itu pekerjaan rumah kita, termasuk Kominfo fokus di daerah-daerah 3T dimana banyak infrastruktur yang belum memadahi untuk melayani masyarakat disana.

Nah itu tugas kita, negara hadir untuk itu. Kalau kota relatif oke, speednya akan ditambah lagi, dan saya yakin dan optimistis, karena teknologi ini kan berkembang maju sekarang ada teknologi baru yang namanya wirless akses, itu jangkauannya makin jauh.

Nah, untuk kawasan IKN ini mau yang kita pakai yang mana ini. Atau mix dari ketiganya?

Nah itu teknologi kita serahkan kepada Telkom Indonesia, tapi kita lihat fiber optik sampai brounband, ya tetap saja seluller tetap kebutuhan.

Kalau starlinknya di sana (IKN Nusantara)?

Starlink itu, ini kan lebih banyak cocok di teknologi satelit cocok untuk daerah-daerah plural dan memiliki kejauhan.

Nah persoalannya saat ini starlink belum memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi, baik penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia, sehingga seluruh perizinan starlink wajib memenuhi seluruh persyaratan perusahaan perizinan satu pintu.

Di mana OSS berbasis resiko, karena sebelum izin ditetapkan makan perusahaan ini belum berhak dan belum memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia.

Pada tahun 2022, Kominfo telah memberikan hak labuh satelit starlink, jadi ada Hak Labuh (Landing Right) di mana Starlink bekerja sama dengan Telkomsel anak perusahaan Telkom Indonesia tbk, sebagai penyediaan layanan satelit yang digunakan sebagai jaringan backhaul yang menghubungkan infrastruktur backbound dengan BTS, melalui jaringan fiber optik.

Sehingga layanan yang diberikan adalah dari Telkomsel, selalu penyelenggara telekomunikasi bukan untuk layanan retail pelanggan yang langsung ke masyarakat tetapi sifatnya be to be, seperti itu.

Jadi liat, kita ingin industri telekomunikasi kita sehat, ekosistemnya, karena buat kami kedaulatan data kita kan, ada isu kedaulatan data, kalau starlink seharusnya pakai IP address indonesia, dan harus ada teropong data di Indonesia.

Nanti kalau misalnya starlink nggak boleh di kontrol pemerintah indonesia nanti dipakai judi online sama pornografi pakai Starlink semua. IP address-nya harus dari Indonesia.

Pak Budi, bisa jelaskan juga Kominfo ini menyiapkan infrastruktur dan alat pendukung di IKN tahun depan rencananya mau upacara 17 Agustus di sana? Bisa di ceritakan Pak?

Jadi begini, telekomunikasi ini kan bisnis yang tidak monopolistik, artinya semua terbuka semua operator.

Tapi pembicaraanya bukan lagi be to be antara Telkom Indonesia dan otorita IKN, tapi memang telkom sudah melakukan investasi yang cukup signifiman. Karena kita tidak bisa, kaya BBM atau listrik, kan monopoli. PLN dan Pertamina.

Jadi pemerintah atau otorita IKN bisa menujuk langsung, kalau di indistri kan tidak bisa begitu, tapi karena Telkom Indonesia masih merah putih makannya bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan awal tapi dengan perhitungan yang sangat bisnis, biar saja karena mereka lembaga bisnis, sehingga penyelesainnya biar pembicaraan antara Telkom dan Otorita IKN. (Tribun Network/ Yuda).