Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 per bulan selama November-Desember 2023.
Artinya setiap penerima akan mendapatkan Rp 400.000.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat.
Dikutip dari laman Kemenkeu, total kebutuhan anggaran BLT ini sebesar Rp 7,52 triliun.
Pemberian bantuan ini dilakukan dalam rangka merespon gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi.
Baca juga: Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kg di Desember 2023
"Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM," ujar Sri Mulyani, (25/10/2023).
Untuk itu, Kemenkeu meluncurkan paket kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.
Salah satunya adalah BLT Rp 400.000.
Selain itu, ada pula bantuan lain, yakni:
- Bantuan beras 10 kg
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.
- Pengoptimalan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Sri Mulyani menjelaskan, program KUR akan diakselerasi, karena pelaksanaan KUR sempat tersendat pada semester 1.
"Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai 297 (triliun rupiah) targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297," ucap Menkeu.
- Penguatan sektor perumahan
Adapun penguatan sektor perumahan bertujuan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.
- Bantuan Biaya Administrasi (BBA)
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah.
- Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
Ada pula penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.
"Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global," jelasnya.
(Tribunnews.com, Widya)