Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh memberikan catatan khusus untuk pemerintah dalam menjamin hak para pekerja dan buruh.

Ketua Bidang Infokom Partai Buruh Kahar S. Cahyono menyatakan, setidaknya ada lima hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Paling utama yang disuarakan oleh buruh dan pekerja yakni kata dia, soal pemberian upah layak, pesangon layak hingga penghapusan outsourcing.

"Lima perhatian permasalahan penting saat ini yang harus menjadi solusi nyata dari pemerintah yang paling banyak diungkap para buruh adalah, upah yang layak itu 30,66 persen, pesangon yang layak 23,31 persen, lapangan pekerjaan 19,96 persen, hapus outsourcing 4,81 persen dan kestabilan harga barang 4,15 persen," kata Kahar saat jumpa pers di Kantor Exco Partai Buruh, Jakarta Timur, Rabu (22/11/2023).

Pernyataan Kahar itu didasari kata dia berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan oleh Partai Buruh.

Dimana, dalam survei yang dilakukan bersama Risetindo Barometer itu Partai Buruh memotret beberapa poin permasalahan yang masih jadi catatan pemerintah.

Tak hanya lima permasalahan itu, buruh juga fokus pada penolakan sistem kerja kontrak, kedaulatan rakyat, BPJS Gratis dan perlindungan kerja wanita.

"Partai buruh bisa fokus dan prioritas mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut untuk berjuang mengkampanyekan aspirasi para buruh untuk para pekerja dan buruh," beber dia.

Partai Buruh

Partai Buruh resmi menjadi salah satu peserta pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Kepastian itu telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersamaan dengan 16 partai lainnya yang menjadi peserta pemilu.

Partai berwarna oranye ini mengusung ideologi Pancasila yang bertumpu pada sila ke-2 dan ke-5. Partai buruh dalam pemilu tahun 2024 mendatang mendapatkan nomor urut ke-6.

Adalah Said Iqbal yang dipercaya sebagai Ketua Umum (Ketum) atau Presiden Partai periode 2021-2026.