Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apa saja kegiatan Firli Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Eks Mentan, SYL oleh Polda Metro Jaya?
Untuk diketahui penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Rabu (23/11/2023).
Terungkap pada Kamis (23/11/2023) Firli Bahuri, Ketua KPK itu masih berkegiatan normal.
Baca juga: Abraham Samad Desak Polisi Segera Tangkap Firli Bahuri, Khawatir Dia Hilangkan Alat Bukti atau Kabur
Pensiunan jenderal bintang tiga itu tetap berkantor di KPK.
Seperti biasa, Firli Bahuri masih menempati ruang kerjanya.
Bahkan Firli Bahuri, pensiunan polisi itu ikut rapat di KPK.
Hal ini terungkap dari mulut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Kegiatan Firli Bahuri Usai Ditetapkan Tersangka
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap posisi dan kegiatan Firli Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya.
Ternyata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih ikut rapat.
Firli Bahuri pada Kamis (23/11/2023) tetap berada di ruang kerjanya di Gedung Merah Putih KPK.
"Masih sangat aktif. Yang bersangkutan tadi juga ikut rapat, dan yang bersangkutan ada di ruang kerjanya dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa," kata Alex dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023).
Di lain sisi, Alex merasa tidak merasa malu dan tak perlu meminta maaf atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjerat Firli Bahuri.
Alex menilai kasus hukum yang menjerat Firli belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
"Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Karena apa? Ini belum terbukti, belum terbukti," kata Alex.
Alex juga tak khawatir dengan penilaian masyarakat terhadap KPK terkait status Firli sebagai tersangka.
Ditekankan, status tersangka masih tahap awal.
"Masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan, itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda, tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka," katanya.
Firli Bahuri Masih Berstatus Ketua KPK Aktif
Firli Bahuri masih menyandang sebagai Ketua KPK aktif meskipun berstatus tersangka pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Firli Bahuri masih menjalankan tugas dan kewajibanya seperti biasa sebagai ketua lembaga antirasuah.
Alex menuturkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima putusan apapun terkait posisi Ketua KPK setelah penetapan status tersangka terhadap Firli Bahuri.
"Siapa yang menjadi ketua, ya ini kita tidak berandai-andai. Kita juga tidak tahu kan belum juga ada Perpres dari Presiden. Sampai saat ini Pak Firli masih sebagai Ketua KPK. Menjalankan tugas sepeti biasa," kata Alexander dalam konferensi pera di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Bahkan kata dia, Firli masih mengikuti rapat internal lembaga anti-rasuah.
"Masih sangat aktif, yang bersangkutan ikut rapat. Masih ada di ruang kerjanya dan masih melaksanakan pekerjaannya seperti biasa," ungkap dia.
Lantaran statusnya masih menjadi Ketua KPK, maka Filri Bahuri berhak mendapatkan bantuan hukum.
"Yang jelas Pak Firli masih sebagai ketua KPK, tentu saja dalam menjalankam tugasbdan keajibannya yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum," ujar Marwata.
Istana Siapkan Rancangan Keppres Pemberhentian Firli Sebagai Ketua KPK
Pihak Istana, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) telah menerima secara resmi surat pemberitahuan penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Surat pemberitahuan itu diterima Setneg dari Kepolisian.
"Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Ketua KPK Firli Bahuri sore hari ini sekitar jam 17.00 WIB," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Kamis, (23/11/2023).
Menindaklanjuti surat tersebut, Kemensetneg telah menyiapkan rancangan Keppres pemberhentian sementara Firli sebagai Ketua KPK.
Surat tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden untuk diteken.
"Rancangan Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK telah disiapkan dan akan segera diajukan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan menerbitkan keputusan kresiden (Keppres) soal pemberhentian sementara Firli Bahuri dari posisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah Jokowi tersebut seiring dengan penetapan Firli sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Ari Dwipayana mengatakan mekanisme pemberhentian sementara diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.
Menurut Ari, ketetapan pemberhentian sementara tersebut dituangkan melalui keputusan presiden (keppres).
"Bentuk hukumnya adalah Keppres. Pasal 32 ayat (2) sudah sangat jelas mengenai bagaimana respons terkait penetapan sebagai tersangka," terang Ari.
"Pemberhentian sementara sebagai posisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tentu harus dibungkus dalam satu keppres oleh presiden," lanjutnya.
Akan tetapi, sebelum menerbitkan keppres, Ari mengatakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) lebih dulu menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Firli Bahuri dari Polri.
Dari sana, surat pemberitahuan penetapan tersangka tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk kemudian ditindaklanjuti. "Kemudian dari situ aturan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 dijalankan penetapan sebagai pemberhentian sementara, juga dikeluarkan dalam bentuk Keppres," ujar Ari
Jokowi Minta Firli Bahuri Hormati Proses Hukum
Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah merespons penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Hormati semua proses hukum," ucap Jokowi di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023).
Merujuk UU KPK, bila Pimpinan KPK menjadi tersangka, maka ia akan diberhentikan sementara.
Proses pemberhentian sementara itu dilakukan melalui Keputusan Presiden.
KPK Nyatakan akan Tetap Solid Melaksanakan Tugas Lembaga
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyatakan bahwa pimpinan KPK akan terus berkomitmen untuk memastikan KPK melaksanakan tugas lembaga.
Hal tersebut, sesuai Undang-undang KPK untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi.
Baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan hingga perkembangan hasil persidangan.
"Pimpinan KPK secara collective collegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan melaksanakan tugas, sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-undang KPK," ungkap Alexander
"Menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi, baik tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun perkembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan," lanjutnya.
KPK akan Tetap Melaksanakan Program Pencegahan Korupsi
Selain itu, Alexander juga menyatakan, bahwa KPK akan tetap melaksanakan program pencegahan korupsi.
Seperti pengawalan penyelenggaraan Pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK hingga pendidikan antikorupsi.
"KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi, berarti pengawalan pada penyelenggaraan Pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan antikorupsi, dan lain-lainnya, tetap berjalan sebagaimana semestinya," katanya.
Alexander pun menyadari, bahwa pemberantasan korupsi ini tak bisa dilakukan sendiri.
Sehingga, kata Alexander, pihaknya akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder hingga semua masyarakat Indonesia.
"Kami menyadari, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri."
"Oleh karena itu, KPK akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia," ucap Alexander.
KPK Bantah Kecolongan Buntut Firli Bahuri Jadi Tersangka
Alexander membantah penetapan tersangka Filri adalah sebagai wujud kecolongan KPK.
Pasalnya, ia menganggap internel KPK berjalan dengann baik.
"Kita nggak pernah merasa kecolongan karena internal KPK sudah berjalan dengan baik meskipun kejadian-kejadian, apalagi kita ini tetap harus menganut asas praduga tak bersalah," tuturnya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Sebagai pembuktiaan KPK tak kecolongan, Alexander mencontohkan saat terbongkarnya kasus adanya suap di Rutan KPK yang menyeret petugas rutan dan tahanan.
Kala itu, transaskinya mencapai Rp4 miliar.
Hal tersebut, ditegaskan Alexander sebagai wujud sistem KPK yang masih berjalan dengan baik.
"Sedangkan yang sudah terjadi, ada penyidik yang melakukan tindak pidana, apakah itu adalah bentuk kecolongan? Ya, sistem yang akan berjalan termasuk yang sedang berjalan yaitu penjaga rutan (diduga menerima suap), juga masih berjalan," kata Alex.
Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka Kasus Pemerasan Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Rabu (23/11/2023).
"Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan.
Adapun Firli terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.
"Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023," jelasnya.
Diketahui kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023.
"Untuk pendumas atau yang melayangkan dumas yang diterima 12 agustus 2023 kami menjaga kerahasiaan pelapor untuk efektivitas penyelidikan," kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (5/10/2203) malam.
Baca juga: Profil Kombes Ade Safri Simanjuntak, Perwira Polri Tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka Korupsi
Selanjutnya, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah untuk memverifikasi dumas tersebut.
Setelahnya, pada 15 Agustus 2023 polisi menerbitkan surat perintah pulbaket sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan atas dumas itu.
"Dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 telah diterbitkan surat perintah penyelidikan sehingga kemudian tim penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan yang dimaksud," ungkapnya.
Kemudian, Ade mengatakan pihaknya mulai melakukan serangkaian klarifikasi kepada sejumlah pihak mulai 24 Agustus 2023.
Naik Penyidikan
Setelah itu, penyidik akhirnya menaikan status kasus pemerasan tersebut ke penyidikan dari hasil gelar perkara pada Jumat (6/10/2023).
Ditingkatkannya status kasus tersebut karena hasil gelar perkara penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.
Hingga kini total sudah 99 orang saksi dan ahli dengan rincian 91 saksi dan delapan orang ahli yang dimintai keterangannya selama proses penyidikan.
Adapun sejumlah saksi yang sudah diperiksa mulai dari SYL, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, ajudan Ketua KPK, pejabat eselon I Kementerian Pertanian beserta pejabatnya dan lain-lain.
Lalu, dua eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan M. Jasin dengan kapasitas sebagai saksi ahli.
Kemudian, pihak kepolisian juga memeriksa pegawai KPK yakni Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtomo dan sejumlah pegawai KPK lainnya.
Baca juga: Johan Budi Minta Firli Bahuri Diberhentikan Sementara dari Ketua KPK
Terakhir, Ketua KPK, Firli Bahuri juga sudah diperiksa dalam proses penyidikan kasus tersebut yakni pada Selasa (24/10/2023) dan Kamis (16/11/2023).
Di sisi lain, terdapat dua rumah milik Firli Bahuri yang digeledah pihak kepolisian pada 26 Oktober lalu.
Dua rumah tersebut beralamat di Jalan Kertanegara 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Perum Gardenia Villa Galaxy A2 Nomor 60, Kota Bekasi.
Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP. (tribun network/thf/Tribunnews.com)