Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
Eddy Hiariej bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham pada Kamis (7/12/2023) besok.
"Betul, informasi yang kami terima dari tim penyidik, minggu ini di hari Kamis kami memanggil para pihak sebagai tersangka, termasuk Wamenkumham untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka," ucap Juru Bicara KPK, Ali Fikri di sela diskusi media di Anyer, Serang, Banten, Rabu (6/12/2023).
Ali Fikri menyatakan, KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Eddy Hiariej dan para tersangka lainnya.
Untuk itu, KPK mengingatkan Eddy Hiariej dan para tersangka untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
Baca juga: Jadi Tersangka di KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Telah Ajukan Pengunduran Diri dari Kabinet
"Kami berharap para tersangka ini bisa hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK. Semua dalam rangka kepastian hukum dari penanganan perkara dimaksud," kata Ali Fikri.
Disinggung adanya kemungkinan Eddy Hiariej dan para tersangka lainnya akan langsung ditahan, Ali mengaku belum dapat memastikan hal tersebut.
Hal ini karena penahanan terhadap tersangka merupakan kewenangan tim penyidik.
Namun, Ali memastikan tidak ada tersangka KPK yang tidak ditahan.
Baca juga: Melihat Lagi Pernyataan Istana hingga Yasonna soal Wamenkumham Eddy Hiariej yang Kini Didesak Mundur
"Tentu ada syarat subjektif, syarat objektif, dan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan. Sekali lagi tidak pernah ada tersangka dari KPK yang tidak ditahan, tetapi semua butuh waktu untuk proses-proses penyidikan," kata Ali.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Eddy Hiariej pada Senin, 4 Desember 2023).
Saat itu, Eddy Hiariej diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka lainnya.
Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami pengetahuan Eddy mengenai peran tersangka lainnya dalam kasus ini terkait pengurusan badan hukum PT Citra Lampia Mandiri di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).