Seluruh instansi pusat dan daerah, kata Ma'ruf, agar terus tingkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.  

Selanjutnya, kata Ma'ruf, lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi.

Hal tersebut, kata dia, penting untuk mempermudah inter-operabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran. 

"Terakhir, percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya terkait pengembangan MPP Digital," kata Ma'ruf. 

"Pembangunan MPP bukan sekadar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau," sambung dia.

Ia juga mengucapkan selamat kepada instansi yang mendapatkan predikat B ke atas untuk penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

"Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata dia.