Pemerintahan Jokowi dan Penerusnya Didesak Setop Proyek Strategis Nasional yang Berbenturan Rakyat

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setara Institute mengeluarkan indeks Hak Asasi Manusia (HAM) 2023 jelang satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hassan mendesak agar pemerintah segera menghentikan proyek startegis nasional karena dianggap sering berbenturan dengan masyarakat, terutama berkaitan HAM.

"Karena terbukti dibanyak kasus PSN (proyek strategis nasional) menghasilkan situasi yang membenturkan pemerintah dengan rakyatnya," ujar Halili usai meluncurkan Indeks HAM 2023 di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).
Selain itu dalam proyek strategis nasional itu, masyarakat kata Halili juga menjadi pihak yang kerap dirugikan.

Hal itu lantaran masyarakat tidak memiliki sumber daya seperti yang dimiliki oleh pemerintah.

"Seperti mereka yang sering dikorbankan, mereka yang mengalami kekerasan, mereka terusir dan seterusnya," ucapnya.

Sehingga dirinya pun menyarankan agar pemerintah yang baru dari hasil Pilpres 2024 tak melanjutkan moratorium pada proyek tersebut.

Agar potensi terjadinya pelanggaran HAM pada masyarakat tidak terjadi seperti yang selama ini berlangsung.

"Sehingga penghentian moratorium itu harus dipikirkan oleh pemerintah yang baru sebagaimana agar pembangunan itu tidak mengorbankan rakyat," pungkasnya.

Baca juga: KontraS: Tiga Capres Tak Serius Tuntaskan Permasalahan HAM

Adapun sebagai informasi Setara Institute merilis Indeks penerapan hak asasi manusia (HAM) tahun 2023 di Indonesia.

Pada Indeks HAM 2023 ini, Setara Institute memberikan skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2. Lembaga ini menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai 7.