TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imelda Herawati Dewi Prihatin, hakim tunggal sidang praperadilan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri diminta memutuskan perkara secara adil.

Permintaan itu disampaikan sejumlah pemuda dan mahasiswa di Kota Bandung.

Mereka menggelar aksi menyalakan lilin di halaman Gasibu Gedung Sate Bandung pada Selasa (12/12/2023) malam

"Kami meminta keadilan hukum dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujarnya.

PN Jakarta Selatan mulai menggelar sidang praperadilan atas penetapan status tersangka Firli Bahuri pada Senin 11 Desember 2023.

Didampingi 7 Pakar Hukum

Selama sidang praperadilan, mantan perwira tinggi Polri itu akan didampingi tujuh pakar hukum.

Mereka yaitu, mantan Menteri Hukum dan HAM Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Prof. Romli Atmasasmita dari Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Prof. Agus Sarono dari Universitas Diponegoro (Undip).

Selain itu ada nama Prof. Mudzakkir dari Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Rusman dari Universitas Suryakencana, dan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Dalam praperadilan ini Firli Bahuri dan para ahli yang mendampinginya akan berusaha meyakinkan hakim tunggal telah terjadi kesalahan prosedur dalam kasus yang dihadapinya.

"Dalam kasus ini tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum," kata
salah satu pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Prof. Suparji Ahmad.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik dengan tema “Eksistensi dan Prospek Praperadilan” pada Jumat lalu (8/12/2023).

Suparji meyakini penanganan kasus ini dilakukan tidak dengan semestinya.

Walau gugatan praperadilan Firli berpotensi dikabulkan, Suparji meminta semua pihak harus mempercayakan hal itu kepada pembuktian di persidangan.

Di sisi lain dia mengingatkan agar hukum tidak digunakan sebagai alat balas dendam atau alat politik.

Kronologi Kasus Firli

Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan tahun 2021 diadukan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023.

Kepolisian selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut.

Setelah dilakukan gelar perkara, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada 6 Oktober 2023.

Sebanyak 91 saksi sudah diperiksa sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, termasuk Firli Bahuri hingga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11) pukul 19.00 WIB.