TRIBUNNEWS.COM - Pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat masih terus berlanjut di tahun 2024.
Ada sejumlah bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima pada bulan Januari 2024.
Di antaranya bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Pangan Beras 10 kg, hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
Lalu, bagaimana dengan BLT El Nino Rp 400 ribu, apakah kembali dilanjutkan?
Baca juga: 5 Bansos yang Masih Disalurkan Tahun 2024, Ada PKH dan PIP Kemendikbud
Selengkapnya, inilah daftar bansos yang masih berlanjut dan akan cair pada Januari 2024:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH menjadi program bansos yang akan terus bergulir sepanjang 2024.
Tahun ini, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.
Bantuan PKH disalurkan per tiga bulan sekali dengan nominal yang berbeda-beda, tergantung kategori atau kriteria KPM.
Misal kategori lanjut usia akan mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.
Pada Januari 2024, pencairan PKH memasuki triwulan pertama yang dijadwalkan cair selama bulan Januari-Maret 2024.
Inilah besaran bantuan yang diberikan kepada penerima PKH dikutip dari kemensos.go.id:
- Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
- Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
- Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan
- Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan
- Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan
- Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
- Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
Penyaluran PKH dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta pengurus/pendamping PKH.
Biasanya, penerima akan dihubungi oleh pihak pengurus PKH untuk pencairan PKH.
2. Bansos Sembako
Bansos lain dari pemerintah yang cair pada Januari 2024 adalah bansos Sembako atau yang dulu disebut Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Tahun 2024, bansos sembako disalurkan kepada 18,8 juta KPM seluruh Indonesia.
Besaran bansos sembako yang dibagikan adalah Rp 200 ribu per bulan.
Dengan bansos Rp 200 ribu itu, penerima bisa membelanjakannya dengan bahan pangan.
Misalnya beras, aneka daging, sayur mayur, bumbu dapur, minyak, hingga buah.
Penyaluran bansos sembako dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.
3. Bantuan Pangan Beras 10 Kg
Bantuan lain yang akan disalurkan kepada masyarakat pada Januari 2024 adalah bantuan pangan beras 10 kg.
Ini adalah program bansos tahun lalu yang dilanjutkan pada 2024.
Pada 2024, bantuan pangan beras 10 kg diberikan kepada 22 juta KPM seluruh Indonesia.
Jumlah penerima bantuan pangan beras pada 2024 naik sekitar 8 persen dibandingkan jumlah penerima tahun sebelumnya yang sejumlah 21,3 juta KPM.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras 10 kg berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada awal tahun 2024.
"Badan Pangan Nasional bersama Bulog mendampingi Bapak Presiden, jadi beliau dari tahun lalu (terus memantau) sampai kemungkinan besar Maret nanti," kata Arief dikutip dari kontan.co.id, Rabu (2/1/2024).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa bantuan pangan beras ini direncanakan akan berlanjut sampai dengan Juni 2024 mendatang.
Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang menghitung kembali kemampuan fiskal untuk memastikan hal tersebut.
"Nanti kalau APBN cukup, dilanjut (bantuan pangan beras) lagi April, Mei, dan Juni. Jadi Januari, Februari, Maret, nanti saya lihat lagi kalau APBN memungkinkan, berarti tambah April, Mei, Juni," ucap Jokowi.
4. PBI JKN
Bantuan lainnya yang masih disalurkan pada Januari 2024 adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
PBI JKN adalah program bansos yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Peserta PBI JKN adalah orang-orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Sehingga iuran BPJS Kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah.
Dikutip dari bpjskesehatan.go.id, besaran iuran PBI JK adalah Rp 42 ribu per orang per bulan yang dibayarkan oleh pemerintah.
Bantuan ini langsung diberikan ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan di wilayah tempat penerima terdaftar.
Artinya, bansos PBI JK tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang kepada penerima.
Bantuan dapat dimanfaatkan apabila penerima menggunakan fasilitas kesehatan di rumah sakit atau puskesmas.
5. Program Indonesia Pintar (PIP)
Selain keempat bansos di atas, ada satu lagi bantuan yang menyasar pada para siswa atau pelajar yaitu Program Indonesia Pintar (PIP).
PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yaitu usia 6-21 tahun.
Penerima PIP berasal dari keluarga miskin, rentan miskin seperti pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.
Setiap penerima akan mendapatkan nominal PIP yang berbeda-beda, tergantung jenjang sekolahnya.
Inilah besaran bantuan yang diberikan kepada penerima PIP dikutip dari baak.politap.ac.id:
- Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp 450 ribu/tahun
- Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp 750 ribu/tahun
- Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp 1 juta/tahun
Bagaimana dengan BLT El Nino Rp 400 Ribu?
Hingga saat ini, belum ada keputusan dari pemerintah apakah BLT El Nino sebesar Rp 400 ribu yang disalurkan pada November dan Desember 2023 dilanjutkan pada Januari 2024.
Sebab, program BLT El Nino akan di-review lebih lanjut. Pemerintah juga akan mendengar langsung antusiasme dan kebermanfaatan program BLT El Nino dari masyarakat penerima bantuan.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Temu Wicara bersama Penerima BLT El Nino di Kantor Pos KCU Jakarta Oceania, Jakarta Barat, Jumat (29/12/2023).
Nantinya, Airlangga akan melaporkan hasil review kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pertimbangan untuk keberlanjutan program tersebut di tahun 2024.
"Dari hasil dialog, ya tentu saja hampir seluruhnya minta agar program ini diusulkan kepada Bapak Presiden untuk dilanjutkan pada tahun depan."
"Dan tentu saya akan bahas dengan Bapak Presiden bahwa program ini seperti pada saat Covid kita berikan 3 bulan, kemudian kita evaluasi, kalau memang tepat sasaran kita lanjutkan lagi," kata Airlangga.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Dennis Destryawan)