Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib pasutri Rafael Alun dan Ernie Meike Torondek di perkara gratifikasi dan pencucian uang.
Sang suami, Rafael Alun divonis 14 tahun penjara sementara istrinya lolos dari jeratan hukum.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai Ernie Meike Torondek tidak turut serta dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang suaminya.
Sementara dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Ernie Meike Torondek disebut-sebut turut serta dalam tindak pidana Rafael Alun yang dilakukan melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME).
Hakim: Posisi Istri Rafael Alun Lemah
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa istri eks pejabat pajak Rafael Alun, Ernie Meike Torondek tidak turut serta dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang suaminya.
Dalam putusan Majelis Hakim, Ernie dinilai sebagai sosok yang lemah di rumah tangga.
Rafael Alun pun disebut-sebut bertindak sebagai superior yang kerap mengambil keputusan.
Padahal di dakwaan jaksa penuntut umum, Ernie disebut-sebut turut serta dalam tindak pidana Rafael Alun yang dilakukan melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME).
"Tidak patut jika Ernie Meike dinyatakan ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan fakta, terlihat Ernie Meike berada dalam posisi lemah dalam rumah tangganya maupun dalam urusan bisnis keluarganya," ujar Hakim saat membacakan pertimbangannya di persidangan Senin (8/1/2024).
Rafael Alun Pemegang Kendali
Meski Ernie di atas kertas memiliki posisi sebagai pemegang saham dan Komisaris Utama PT ARME, kenyataannya Alun yang memegang kendali.
Misalnya saat rapat pemegang saham, Ernie tak pernah hadir. Namun suaminya selalu hadir sebagai perwakilannya.
"Yang selalu aktif memimpin rapat pemegang saham dan mengambil keputusan adalah terdakwa," kata Hakim.
Baca juga: Kasus Rafael Alun: Berawal dari Tingkah Mario Dandy hingga Jadi Tersangka KPK, Divonis 14 Tahun Bui
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa Alun bertanggung jawab secara hukum karena mengendalikan PT ARME pada 2002 hingga 2006.
Padahal saat itu dia masih aktif sebagai pegawai negeri.