Advokat Siwalima Maluku: Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan Jangan Dipolitisasi

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Advokat Siwalima Maluku (ASM) Abdul Karim Rahanar meminta pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menyebutkan soal estafet kepemimpinan tidak dipolitisasi.

Menurutnya, pernyataan ini jika ditafsirkan tidak mengarahkan dan tidak ada keberpihakan kepada Paslon manapun.

"Kita tahu sendiri siapapun pemimpin ke depan harus bisa melanjutkan estafet pembangunan. Jadi buat para politisi lawan politik, jangan sampai statement Kapolri dipolitisasi," ujar Karim sapaan akrabnya dalam keterangan pers, Sabtu (13/1/2023).

Baca juga: Ganjar Pranowo Tanggapi Kapolri: Keberlanjutan Itu Jelas!

Lebih lanjut Karim menekankan bahwa Polri merupakan institusi netral yang tidak berpihak ke paslon manapun.

Soal netralitas Polri diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 yang berbunyi, Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

"Kemudian dalam Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, juga menegaskan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih," ucapnya.

Menurutnya, pernyataan Kapolri tersebut sebaiknya tidak dipolitisasi, karena dapat menimbulkan kegaduhan politik.

"Mari bersama kita support Polri untuk menjadi aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam jalannya Pemilu," pungkas Karim.

Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan

Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyinggung soal sosok pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang baik untuk Indonesia tanpa melihat adanya perbedaan yang bisa memecah belah bangsa.

Awalnya, Kapolri mengungkapkan jika tugas Korps Bhayangkara ke depannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) semakin berat terutama di tahun politik.

Untuk itu, Kapolri meminta agar adanya perbedaan pendapat tak membuat adanya konflik hingga akhirnya terpecah belah.

"Maka selalu kita ingatkan bahwa perbedaan pendapat janganlah kemudian membuat dan merusak cita-cita kita bersama," ucap Kapolri seperti dilihat di akun Youtube Divisi Humas Polri, Kamis.

Kapolri pun menyinggung sosok pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 nantinya.

Baca juga: Mabes Polri Klarifikasi Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan

Dia mewajarkan jika adanya perbedaan pendapat pada masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin Indonesia kelak.

Namun, perbedaan pendapat tersebut jangan sampai malah merusak kesatuan dan persatuan yang nantinya tidak akan melanjutkan prestasi yang akan diraih Indonesia.

"Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, bukan karena perbedaan akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tetapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik," jelasnya.