News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Budi Said, Crazy Rich Surabaya Tersangka Jual Beli Emas Antam Resmi Jadi Tersangka

Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Budi Said, crazy rich Surabaya resmi ditetapkan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan penjualan emas Antam, Kamis (18/1/2024).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Crazy rich Surabaya, Budi Said (BS) resmi ditetapkan sebagai tersangka jual beli emas logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam oleh Kejaksaan Agung RI.

Pada pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI pada Kamis (18/1/2024) kemarin Kejaksaan menetapkan BS sebagai tersangka setelah diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejagung.

"Telah memanggil seorang saksi bernama BS seorang pengusaha properti di Surabaya untuk didengar keterangannya terkait dengan adanya rekayasa jual beli emas dimaksud," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Kuntadi dalam jumpa pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara insentif, pada hari ini status yang bersangkutan kita naikkan sebagai tersangka," katanya lagi.

Kuntadi mengatakan, terhadap Budi Said langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejagung.

"Dan selanjutnya pada yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung," ujar Kuntadi.

Dalam penjelasannya, Kuntadi mengatakan, Budi Said diduga bekerja sama dengan pegawai Antam Butik 1 Surabaya untuk membeli emas logam mulia dengan harga lebih murah.

Baca juga: Crazy Rich Budi Said Ditetapkan Tersangka Penipuan Emas Antam, Ini Kata Kementerian BUMN

Akibatnya, PT Antam ditaksir merugi hingga Rp 1,1 triliun. "PT Antam mengalami rugi sebesar 1 ton 136 kilogram logam mulia atau mungkin bisa setara Rp 1,1 triliun sekian," kata Kuntadi.

Terhadap Budi Said disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Kompas.com

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini