Setelah berkarir sebagai PNS lebih dari 30 tahun, Basuki ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk memimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2014.

Dalam penugasannya sebagai menteri, Basuki mengaku menghabiskan hari kerjanya di kantor, istana, dan proyek.

Akhir pekan pun, menurut dia, kadang digunakan untuk meninjau proyek infrastruktur di luar Jakarta.

Terbukti dari rampungnya banyak proyek infrastruktur.

Pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, serta jalan Trans Papua yang terbengkalai di era pemerintahan sebelumnya, menunjukkan progres yang signifikan.

Bantahan Istana

Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana merespons kabar soal Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang disebut siap mundur dari kabinet. 

"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," kata Ari kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

Ari mengatakan tidak ingin memperpanjang isu liar tersebut.

"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," pungkas Ari.

Pengamat: masih menahan diri

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai sejumlah menteri bakal menyatakan mundur setelah pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ray menanggapi seruan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri agar sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

"Nanti setelah pilpres (sebagian menteri mundur). Sekarang semua masih menahan diri," ujar Ray kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).

Ray memperkirakan, para menteri yang mundur itu kebanyakan dari PDI Perjuangan dan NasDem.

Para menteri yang berasal dari kedua partai tersebut, menurut Ray, masih menahan diri.

"Untuk sekarang mereka belum mundur dari kabinet. Sebab akan buruk terhadap partai maupun capres yang didukung oleh partai," ujar Ray.