Pengguna alutsista tersebut, kata dia, nantinya adalah para prajurit.

"Kalau kemudian pada akhirnya kemudian mereka yang terdampak karena alutsista yang dibeli juga adalah alutsista bekas kemudian dalam proses juga bermasalah, tentu ini akan menjadi persoalan ke depan," kata dia.

Koalisi juga membantah pelaporan tersebut memiliki motif politik mengingat dilakukan pada masa tenang Pemilu 2024 dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga selaku kandidat calon presiden dalam kontestasi tersebut.

Koordinator Reformasi Sektor Keamanan Imparsial Hussein Ahmad menegaskan koalisi bukanlah gerakan yang baru kemarin sore terbentuk. 

Apa yang dilakukan oleh koalisi, kata dia, merupakan bagian dari rangkaian pengawasan terhadap Kementerian Pertahanan. 

Ia mengatakan berbagai isu publik terkait kebijakan kementerian pertahanan telah diadvokasi oleh koalisi.

"Artinya ini buka bagian daripada gerakan politik tertentu. Tapi ini merupakan rangkaian, kita sudah melakukan ini dari jauh-jauh hari. Dan kebetulan saja dokumen-dokumen hari ini lengkap dan kita sampaikan ke ombudsman pasa hari ini. Jadi tidak ada kaitannya, besok pilpres atau tidak pilpres kami akan tetap melakukan ini," kata dia.

Koalisi juga menanggapi bantahan terkait kewenangan PT TMI dan kedekatan Prabowo dengan unsur pimpinan di PT TMI yang muncul pada medio 2021 baik yang disampaikan oleh Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan pada medio 2021, Mayjen TNI Rodon Pedrason, dan hasil proses klarifikasi rapat Komisi I DPR dengan Prabowo selaku Menhan yang kemudian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.

Baca juga: Wisuda 573 Mahasiswa Universitas Pertahanan, Menhan: Masa Depan akan Ditentukan oleh Revolusi STEM

Menurut koalisi, bantahan yang disampaikan Rodon tidak membatalkan terkait adanya surat penunjukkan PT TMI tersebut.

"Justru itu yang kami laporkan ke Ombudsman agar supaya kita tahu dan terang benderang ini sebetulnya PT TMI dalam konteks tata kelola alutsista ini posisinya di mana. Kan selama ini karena tidak ada satu 'putusan yang jelas' terhadap polemik ini, maka publik mengira-ngira," kata dia.

"Kalau memang PT TMI tidak melakukan pembelian, maka dibuktikan saja. Diklarifikasi saja di Ombudsman tempatnya. Oleh karena itu Ombudsman itu posisinya sangat penting untuk membongkar ini," kata dia.

Penjelasan Kemhan

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menjabat saat itu yakni Mayjen TNI Rodon Pedrason pernah memberikan penjelasan terkait polemik PT TMI.

Pada pertengahan tahun 2021, ia menegaskan PT TMI bukanlah perusahaan yang diberi wewenang untuk mengajukan tender Alutsista.

Ia menyampaikan hal itu untuk menjawab rumor yang menyebut PT TMI sebagai pemborong dalam proses pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dalam rencana modernisasi Alutsista 25 tahun ke depan.