News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Perebutan Kursi Ketua DPR Bakal Seru, Manuver Golkar Dibalas Ancaman PDIP, Bagaimana Sikap Gerindra?

Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI PDI Perjuangan dan Partai Golkar

Pihaknya kata Doli akan menghormati apapun hasil konversi suara ke kursi DPR nantinya.

Pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku dalam penentuan kursi Ketua DPR.

"Jadi sebetulnya kita akan lihat besok hasilnya seperti apa. Nah tentu apapun hasilnya nanti, kita akan menghormati dan itu kita sesuaikan dengan aturan peraturan perundangan yang berlaku saja," katanya.

Terkait kemungkinan Golkar mendapat kursi Ketua DPR meskipun berada diurutan nomor dua kursi terbanyak DPR seperti yang terjadi pada 2014 silam, Doli mengatakan pihaknya menunggu pembicaraan lebih lanjut antara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, dan Ketum Parpol koalisi.

Baca juga: 9 Caleg Petahana PDIP Diprediksi Gagal Masuk DPR RI: Krisdayanti, Djarot, hingga Masinton Pasaribu

"Kecuali jika nanti ada pembicaraan-pembicaraan lain, dan tentu itu pembicaraan akan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran, juga dengan partai-partai politik yang melakukan kerja sama kemarin di pemilihan pilpres," katanya.

PDIP mengancam

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengingatkan Partai Golkar soal posisi kursi Ketua DPR RI.

Hasto mengatakan, Golkar harus belajar dari kejadian di 2014. Saat itu, kursi ketua DPR diambil Golkar. Padahal, suara terbanyak diraih PDIP.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (25/3/2024). (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

"Sehingga jangan sulut sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan akhirnya Ketua DPR masuk penjara, 2 kali persoalan. Ketika itu diambil terjadi karma. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dia menegaskan, UU tidak bisa diubah terkait Pemilu sementara proses Pemilunya masih berlangsung.

"Itu menunjukkan suatu ambisi, nafsu kekuasaan," ujar Hasto.

Hasto juga mengingatkan akan terjadinya potensi konflik sosial jika revisi UU MD3 dilakukan untuk merebut kursi Ketua DPR.

"Kalau UU terkait hasil Pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDIP," ucapnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga mengingatkan partainya juga memiliki batas kesabaran.

"Karena itulah hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," imbuh Hasto.

Pengamat sebut semua kemungkinan bisa terjadi

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini