Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dugaan korupsi PT Timah Tbk menimbulkan efek domino bagi lingkungan di Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Adapun dampak tersebut terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Babel tetapi justru diduga difasilitasi oleh PT Timah Tbk.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan dampak yang paling kentara adalah terkait luas kerusakan akibat kasus korupsi ini.
Ketut mengungkapkan pihaknya bisa mengetahui luas kerusakan lingkungan tersebut dari pantauan satelit dan tidak hanya lewat mendatangi lokasi.
Lewat pantauan tersebut, dia mengungkapkan luas kerusakan lingkungan di Babel akibat kasus korupsi ini mencapai dua kali luas Jakarta.
"Kita tidak menyidik dalam bentuk datang ke TKP tetapi sudah gunakan foto dan video satelit. Maka saya sering ngomong bahwa kerusakan lingkungan yang di sana itu mencapai dua kali lipat luas Jakarta," kata Ketut dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di YouTube Tribunnews seperti dikutip pada Jumat (5/4/2024).
Selain itu, Ketut juga mengungkapkan bahwa pemulihan lingkungan di Babel membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan.
Bahkan, dia menyebut waktu pemulihan atau rehabilitasi yang dibutuhkan mencapai ratusan tahun.
"Itu biaya paling besar karena itu berbicara impact generation. Kalau melakukan rehabilitasi lingkungan, nggak bisa 1 atau 5 tahun tap 100 tahun."
"Sampai lahan-lahan itu bisa ditempati baik lagi oleh manusia, habitat, makhluk hidup, dan rantai makanan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Baca juga: Kejagung Tegaskan akan Kejar Harta Tersangka Kasus Korupsi PT Timah Sampai Luar Negari
Efek Ekonomi: Ekspor Anjlok, Daya Beli Masyarakat Turun
Di sisi lain, korupsi PT Timah ini juga berefek kepada sektor ekonomi di Babel.
Hal ini terlihat dari hasil statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung pada 1 April 2024.
Berdasarkan data tersebut, nilai ekspor Bangka Belitung pada Februari 2024 mengalami penurunan secara year to year (y-on-y) dengan Februari 2023 yaitu sebesar 83,3 persen.