Menurut Mahfuz Sidik, salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," jelas Mahfuz Sidik.

Baca juga: Gerindra Respons Keinginan PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran: Masih Proses Pengkajian

Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," tutur Mahfuz Sidik.

Senada, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah mmengingatkan bahwa PKS tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan memperjuangkan gagasan perubahan Anies-Muhaimin (AMIN) yang sulit dikompromikan.

“Itu sebabnya sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung,” kata Fahri Hamzah, Senin (29/4/2024).

Tak hanya itu, Fahri menyarankan agar partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu untuk mempersiapkan gagasan dan argumentasi untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi.

“Karena kalah di dalam pemilihan presiden yang lalu (Pilpres 2024),” jelasnya.

Fahri pun menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak ada masalah dengan PKS.

Tetapi, masalahnya, lanjut Fahri, adalah dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologi PKS.

Dimana, berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki.

"Sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri bukan soal dari partai lain,” pungkasnya.

Keinginan PKS Gabung Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan telah menyiapkan kader-kader muda jika diminta mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: Partai Gelora Tolak Rencana PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya