Terakhir, perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi dengan menyebabkan fluktuasi yang ekstrem dalam pola curah hujan, suhu, dan peningkatan risiko bencana alam terkait air seperti banjir dan kekeringan. Hal ini mengancam keberlanjutan pasokan air bersih dan infrastruktur air yang ada, membutuhkan strategi adaptasi yang tangguh dan solusi mitigasi yang efektif.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi krisis air bersih. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui ekonomi hijau (green economy), yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah memainkan peran penting dalam mewujudkan ekonomi hijau di sektor air dengan menerapkan dalam berbagai aspek pengelolaan air, mulai dari pembangunan infrastruktur air bersih, seperti jaringan air bersih, dan embung, hingga peningkatan kualitas air. Hal ini dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan program sanitasi yang komprehensif.

Untuk mengatasi bencana terkait air, Kementerian PUPR menerapkan teknologi prediksi curah hujan dan ketinggian air. Teknologi hasil kolaborasi dengan BMKG tersebut membantu menentukan waktu pelepasan air bendungan secara akurat. Teknologi ini juga mengamankan kapasitas bendungan untuk menyimpan curah hujan yang berlebihan dan menyerap debit aliran keluar puncak.

Upaya pemerintah tak berhenti di situ. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air juga menjadi fokus utama. Kampanye edukasi dan sosialisasi gencar dilakukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam penggunaan air.

Komitmen pemerintah dalam menerapkan ekonomi hijau di sektor air juga diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan yang berpihak pada kelestarian. Pembatasan eksploitasi air tanah, pemanfaatan air hujan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan merupakan beberapa contoh kebijakan yang diterapkan.

Pada Hari Air Dunia 2024, Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR sekaligus Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10, menyampaikan rencana kebijakan keberlanjutan untuk pemerintah yang baru, terutama infrastruktur sumber daya air. Menteri Basuki juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dan mengimplementasikan beberapa hal.

"Pertama, implementasi program pemulihan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Citarum Harum di seluruh sungai yang ada di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Kedua, saya ingin mengajak kita semua meningkatkan kemampuan mengelola air (water management) di Indonesia. BMKG kita sudah bisa memprediksi dengan tepat, sehingga harus kita manfaatkan untuk mempersiapkan apa yang harus kita lakukan dalam pengelolaan sumber daya air di musim penghujan dan kemarau," tambah Menteri Basuki.

Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, swasta, dan organisasi non-pemerintah, diharapkan mimpi tentang akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi semua rakyat Indonesia dapat segera terwujud.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, peluang untuk mewujudkan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan di Indonesia masih terbuka lebar.

World Water Forum ke-10 dapat menjadi momentum penting untuk membahas berbagai solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi krisis air bersih. Setidaknya ada enam subtema pada pelaksanaan World Water Forum ke-10 ini, yakni Water Security and Prosperity, Water for Humans and Nature, Disaster Risk Reduction and Management, Governance, Cooperation and Hydro-diplomacy, Sustainable Water Finance serta Knowledge and Innovation. 

Diharapkan forum ini dapat menghasilkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mewujudkan akses air bersih untuk kesejahteraan bersama.

Baca juga: Bakal Dihadiri 1.500 Orang, Registrasi Peliput World Water Forum ke-10 Resmi Dibuka