Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Ketua Umum PPP M Mardiono merespons soal potensi partai pimpinannya gabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029.

Mardiono menyebut, dalam memutuskan segala sesuatu yang menjadi kepentingan partai, selalu ada mekanisme yang ditempuh di antara para kader dan pengurus PPP.

Baca juga: Mardiono Tegaskan Bakal Terus Perjuangkan Perolehan Suara PPP: Kami Lakukan Lewat Hukum dan Politik

"PPP memiliki mekanisme di dalam menentukan keputusan-keputusan yang sangat strategis," kata Mardiono kepada awak media saat ditemui di Kantor DPP PPP, Rabu (22/5/2024) sore.

Salah satu mekanisme yang dimaksud yakni, PPP harus terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Baca juga: Gagal Tembus Senayan, PPP Surakarta Desak Muktamar Luar Biasa

Kata dia, agenda tersebut akan segera dilakukan oleh DPP PPP dalam menentukan sikap politik mendatang.

"Karenanya, ini nanti ada mekanismenya melalui rapimnas, yang nanti akan kita selenggarakan," ujar dia.

Kendati begitu, Mardiono menegaskan, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan dinilai masih terlalu dini untuk dibicarakan.

Saat ini, partai berlogo Kakbah tersebut masih pengin fokus dalam upayanya bisa lolos ke parlemen melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI (MK) yang sebagian besar sudah ditolak.

Menurut Mardiono, saat ini seluruh konstituen yang ada di PPP masih fokus untuk terus berjuang mengamankan kursi lolos di DPR RI.

Baca juga: MK Tolak Gugatan PHPU, Harapan PPP Menuju Parlemen Kandas, Mardiono Kecewa

Sehingga kata dia, konsentrasi yang dilakukan PPP saat ini adalah untuk berjuang di MK bukan untuk memikirkan gabung atau tidaknya di pemerintahan.

"Namun oleh karena menanggapi persoalan MK sebagaimana yang kita harapkan itu ternyata jauh dari ekspektasi yang kita harapkan, maka kita akan konsentrasi dulu untuk mengawal perjuangan yang berikutnya," tukas dia.