Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2023 di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
Laporan tahunan Komnas HAM tahun 2023 diluncurkan dalam rangka HUT Ke-31 yang jatuh pada 7 Juni 2024.
Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam sambutannya mengatakan setiap tahunnya sebagai bangsa Indonesia terus bertumbuh.
Akan tetapi, pertumbuhan itu juga dihadapkan pada situasi atau persoalan baik sebagai situasi yang berlanjut dari situasi sebelumnya maupun persoalan atau tantangan-tantangan baru.
Baca juga: Komnas HAM Sambangi Menko Polhukam, Bahas Situasi Papua dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Sebagai lembaga negara mandiri, lanjut dia, Komnas HAM senantiasa perlu memperbaiki dan memperkuat strategi kelembagaannya yang diwujudkan dalam berbagai program san aktivitas Komnas HAM.
Meskipun tahun 2023 telah diliewati dengan cukup baik, menurutnya selalu ada sejumlah situasi yang perlu menjadi catatan agar dapat melangkah lebih baik ke depan khususnya bagi Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku lembaga nasional HAM di RI.
Ia mengatakan baru saja Indonesia sudah melalui Pemilu yang memilih calon presiden dan calon wakil presiden dan juga calon anggota legislatif.
Sejak tahun 2023, Komnas HAM telah memasukkan agenda pengawalan terhadap pemilu.
Dan untuk pemilu kali ini, Komnas HAM memberikan fokusnya kepada akses kelompok rentan marjinal dalam berpartisipasi di dalam pemilu.
Di tahun 2023 juga, Komnas HAM terus memberikan perhatian khusus terhadap situasi HAM di berbagai wilayah di Indonesia.
"Secara khusus kita masih perlu memberikan perhatian terhadap situasi HAM di Papua dengan kerentanannya terhadap konflik dan kekerasan maupun kerentanannya terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan," kata Atnike.
Baca juga: Kapolri Persiapkan Strategi Pengamanan Pemilu 2024 di 4 DOB Papua
"Khususnya di tahun 2023, Komnas HAM memberikan perhatian terhadap dampak atau keterkaitan praktik bisnis dan korporasi terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua maupun terhadap proyek-proyek pembangunan di wilayah Indonesia lainnya," sambung dia.
Hal tersebut, kata Atnike, karena persoalan Sumber Daya Alam dan konflik agraria, tidak hanya menjadi persoalan di Papua, tetapi juga kita temukan di wilayah Indonesia.