Mantan Ketua DPD RI ini kemudian menggugat KPU melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Namun Bawaslu juga tidak mengabulkan permohonan Irman agar dimasukkan ke dalam DCT.

Dalam proses selanjutnya, Irman Gusman kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan ini membawa hasil kemenangan buat Irman. PTUN memutuskan memerintahkan KPU untuk memasukkan Irman dalam DCT.

Termasuk mengeluarkan perintah kepada KPU untuk membuat SK baru DCT Pileg DPD RI 2024.

Namun putusan PTUN Jakarta ini diabaikan KPU.

Mereka tidak mengubah DCT Pileg DPD RI dapil Sumbar, sehingga Irman tidak menjadi calon DPD RI dalam pelaksanaan pemilu.

Irman juga mengadukan masalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Atas aduan ini DKPP mengabulkan sebagian permohonan Irman.

DKPP dalam putusannya menyatakan seluruh komisioner KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 

Setelah proses pemilu berjalan, Irman Gusman kemudian mengajukan sengketa pemilu ke MK.

Secara mengejutkan MK berani mengabulkan permohonan Irman Gusman untuk penyelenggaraan PSU Pileg DPD RI di seluruh dapil Sumbar.