TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gunung meletus menjadi perhatian pemerintah, terutama pada aspek pangan agar tidak terjadi rawan pangan bagi masyarakat terdampak. 

"Aspek pemenuhan pangan bagi masyarakat terdampak bencana tentu menjadi perhatian pemerintah. Sebab pangan itu kan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Karena itu, kami mendorong intervensi bantuan pangan kepada masyarakat terdampak bencana melalui aksi kesiapsiagaan krisis pangan," ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan pers, pada Minggu (23/6/2024) di Jakarta. 

Menurutnya, langkah aksi kesiapsiagaan krisis pangan ini merupakan salah satu tugas fungsi Badan Pangan Nasional sesuai Perpres 66 tahun 2021 yaitu pengendalian kerawanan pangan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana.

Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi posko tanggap darurat di Agam, Sumatera Barat pada 22 Mei 2024.

Presiden menegaskan bahwa salah satu aspek yang harus menjadi perhatian adalah ketercukupan logistik harian bagi masyarakat terdampak.  

Aksi kesiapsiagaan krisis pangan ini telah dilakukan pada Kamis (20/6/2024) di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.

Sebanyak 282 KK mendapat bantuan pangan di Desa Laingpatehi dan Desa Pumpente, Kec. Tagulandang yang merupakan masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang.

Bentuk bantuan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana berupa minyak goreng, ikan tuna kaleng, sarden ikan, kornet sapi, mie telur, gula pasir, dan garam.  

"Langkah aksi kesiapsiagaan ini tidak berhenti di satu lokasi saja, namun dalam beberapa hari ke depan tim Badan Pangan Nasional bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas pangan, BPBD, serta pihak terkait lainnya juga akan menyalurkan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak bencana di dua lokasi yaitu di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor serta di Kabupaten Agam Sumatera Barat yang mengalami bencana banjir lahar dingin," ujar Arief. 

Selain bantuan masyarakat terdampak bencana, NFA juga menggencarkan intervensi bantuan pengendalian kerawanan pangan yang pada tahun 2024 menyasar 20 kabupaten/kota dari 8 provinsi sebagai lokus intervensi berdasarkan indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) dan daerah rentan rawan pangan Prioritas 2-3 pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Nasional Tahun 2023. 

"Melalui intervensi pengendalian tersebut serta program lainnya yang bersinergi dengan seluruh stakeholder pangan, jumlah daerah rentan rawan pangan semakin menurun dan berdasarkan target FSVA menjadi 62 kabupaten/kota pada tahun 2024 ini," kata Arief. 

Baca juga: Mungkinkah beras singkong jadi solusi krisis pangan?

Ia juga mengimbau agar bantuan pangan yang disalurkan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang disesuaikan dengan budaya konsumsi dan kearifan lokal masyarakat serta bersinergi lintas sektor.