Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan Boeing mengaku bersalah dalam dua kecelakaan besar, yakni Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.
Mereka mengaku bersalah dalam persekongkolan proses sertifikasi pesawat 737 MAX.
Hal itu diungkapkan perwakilan dari Boeing pada Senin (8/7/2024) saat pihaknya mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ).
"Kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada memorialisasi, dan persetujuan persyaratan tertentu," kata Boeing dalam sebuah pernyataan kepada AFP, dikutip dari Kompas.com.
Kesepakatan ini diketahui terjadi setelah jaksa menyimpulkan raksasa penerbangan ini telah melanggar kesepakatan sebelumnya dalam menangani musibah yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.
Pekan lalu, Boeing berada dalam tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat MAX.
Masalah hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan DoJ pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah kecelakaan MAX.
Terkait dengan hal kesepakatan ini, pihak keluarga korban MAX merasa sangat kecewa.
Robert A, salah seorang pengacara di Clifford Law yang mewakili keluarga korban menyebut Boeing masih terus mengutamakan keuntungan.
Padahal keselamatan juga menjadi bagian terpenting dalam bisnis.
"Lebih banyak bukti telah disajikan selama lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa budaya Boeing yang mengutamakan keuntungan di atas keselamatan belum berubah."
Baca juga: Boeing Pecat Karyawan yang Keluhkan Produksi Tak Aman di Boeing 787 Dreamliner
"Perjanjian pembelaan ini hanya akan semakin memperjelas tujuan perusahaan yang menyimpang tersebut," ujar Robert A.
Lebih lanjut, Beoing harus menemui keluarga kedua belah pihak yang menjadi korban kecelakaan ini, Indonesia dan Ethiopia.
Sampai hari ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan rencana pertemuan ini.