TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, pernyataan Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer (Noel) yang meragukan komitmen Polri dalam pemberantasan judi online tidak sesuai dengan data dan fakta.

Melalui pemberitaan sejumlah media, Noel menyebut pemberantasan judi online belum disertai dengan langkah konkret.

Padahal, kata R Haidar Alwi, selama kurun waktu 2023 sampai 17 Juni 2024, Polri telah mengungkap sebanyak 2.306 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 3.609 orang.

Noel juga menyebut semua pihak hanya sibuk beretorika dan bandar besar tidak pernah tertangkap.

Sementara, lanjut R Haidar Alwi, data dan fakta menunjukkan Polri telah berhasil menangkap sejumlah bandar besar judi online. 

Mulai dari Apin BK yang ditangkap di Malaysia, Elvan Adrian, Tjokro Soetrisno dan Ivan Tantowi yang ditangkap di Kamboja hingga seorang pria berinisial TCA asal Ciamis, Jawa Barat.

"Di sini pentingnya membaca data dan fakta sebelum memberikan penilaian supaya tidak menyesatkan publik dan menafikan kerja-kerja para pihak yang telah bersusah-payah memberantas judi online seperti Polri, Kementerian Kominfo, PPATK dan Kemenko Polhukam," kata R Haidar Alwi, Selasa (16/7/2024).

Menurut R Haidar Alwi, pemberantasan judi online terutama menangkap bandar besarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Sebab, judi online yang beroperasi di Indonesia merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir dan dikendalikan dari luar negeri seperti Cina, Laos, Kamboja dan Myanmar.

"Di negara-negara tersebut, judi online adalah sesuatu yang legal dan tidak melanggar hukum. Sementara di Indonesia judi online termasuk dalam tindak pidana. Perbedaan hukum inilah yang kemudian membuat bandar besar judi online sulit ditangkap," jelas R Haidar Alwi.

Kalaupun bandar besarnya adalah warga Indonesia yang berada di luar negeri, Polri tidak bisa serta-merta meminta bantuan aparat setempat untuk menangkap dan memulangkan pelaku.

Pasalnya, untuk ekstradisi pun harus memenuhi syarat 'double criminality', yaitu di Indonesia kejahatan dan di negara lain juga kejahatan.

Apalagi kalau tidak ada kerjasama sama sekali. Baik bilateral maupun multilateral. Hukum Indonesia tidak bisa menjangkaunya.

"Makanya bandar-bandar besar itu adanya di luar negeri. Yang di Indonesia mayoritas korban dan operator, bandar besarnya sedikit. Ada yang sudah ditangkap dan ada yang belum. Untuk menangkapnya tidak bisa katanya-katanya, ada sekian nama si-A, si-B dan lain-lain. Perlu penyelidikan dan bukti yang kuat yang mengarah kepada bandar besar tersebut," pungkas R Haidar Alwi.

Polri Diminta Segera Tangkap Bandar Besar Judi Online

Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer meminta Polri segera menangkap bandar besar judi online.

Menurutnya, perkembangan pemberantasan judi online belum disertai langkah konkret.

"Saatnya kita menjawab dengan jujur apakah kita tidak mampu memberantas judol, atau kita tidak mau? Hanya dua pertanyaan ini yang relevan. Maka mari kita jawab," tegas Noel sapaannya, di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Noel menuturkan bahwa Presiden Jokowi padahal sudah langsung memimpin pemberantasan judi online (judol), Kamis (18/4/2024).

Namun hingga kini judi online belum juga bisa diberantas, dari omzet Triwulan I 2024 pun masih sebesar Rp 100 triliun.

Semua pihak hanya sibuk beretorika, sementara bandar besar tak pernah tertangkap.

"Saya sungguh heran. Polri tidak sanggup menangkap bandar atau tidak mau? Seharusnya Polri sudah mau menangkap bandar besar sebagaimana instruksi Presiden Jokowi 18 April 2024. Supaya ada kemajuan," katanya.

Noel teringat pada pengungkapan kasus Ferdy Sambo, di mana Presiden Jokowi sampai empat kali mengingatkan supaya Polri mengungkap pembunuhan Josua Hutabarat secara terang-benderang.

Jokowi berbicara langsung, bukan melalui staf setelah empat kali, barulah kasus terungkap.

"Saya khawatir, Presiden Jokowi masih perlu menyinggung pemberantasan judol beberapa kali lagi, barulah Polri mengungkap kasus secara terang-benderang. Apakah ini yang diharapkan Polri, yaitu Presiden Jokowi kembali mengingatkan masalah ini?”

Noel tak habis pikir, mengapa belum jelas tindakan konkret.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Dorong Pembentukan Pansus Judi Online, Ini Pertimbangannya

Padahal, ada 2,37 juta orang korban judol, 2 persen merupakan anak-anak berumur di bawah 10 tahun. Omset Triwulan I 2024, tak kurang dari Rp 100 triliun.

Tahun 2024, omset Rp 327 triliun. Korban, 80 persen dengan tarohan di bawah Rp 100 ribu.