"Semua harus kerja, punya pendapatan, dan mengelola keuangannya. Itu tidak bisa sendirian, pemerintah harus turun tangan," katanya. 

Mereka sepakat bahwa sebagai sebuah ideologi, Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Dalam implementasinya, butuh pemimpin Pancasilais yang dibina oleh Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). 

"Kami ada berbagai program Pancasila Dalam Tindakan. Bagaimana para penyelenggara negara berpedoman pada keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat, serta pentingnya perekonomian yang adil dan berkelanjutan," ujar Najib. 

Menurut Hendardji, BPIP dibutuhkan untuk menjadi penjaga moral bangsa. Di tengah tren kehilangan keteladanan dari pemimpin, pejabat banyak kena kasus, dan pembiaran kemiskinan. 

"Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi. Memiliki makna bahwa Pancasila adalah landasan filosofis, ideologis, moral, etis, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara Indonesia," jelasnya. 

Jika kelembagaan dan internalnya sudah diperkuat, Hendardji berharap BPIP bisa aktif berkolaborasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: BPIP Sosialisasikan Nilai Pancasila ke Sekolah dan Kampus Cegah Ideologi Sesat

"Kita ini menganut Demokrasi Pancasila, tapi nyatanya liberal. Butuh bangunan konstitusi yang kokoh untuk menjaga masyarakat melalui implementasi nilai-nilai Pancasila secara riil," pungkas Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) itu. (*)