Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh yang mendaftar Capim KPK periode 2024-2029 tersebut datang dari beragam latar belakang.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), Hadyan Yunhas Purba mengatakan, penilaian terhadap capim haruslah berdasarkan kemampuan personal dan integritas pribadi mereka, bukan sekadar latar belakang kelembagaan.

"Kita tidak mau menjustifikasi asal muasal lembaga seseorang, ketika mungkin ada insan atau oknum melakukan kesalahan, jangan justifikasi lembaganya. Itu kesalahan orangnya,” kata Hadyan dalam keterangannya, Minggu (21/7/2024).

Adapun para kandidat capim KPK memiliki latar belakang yang beragam. 

Mulai dari anggota Polri, kejaksaan, Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi hukum, akademisi, swasta, mantan menteri hingga mantan Ketua Komisi III DPR

Satu di antara mendaftar capim KPK adalah mantan Ketua Komisi III DPR, Pieter C. Zulkifli Simabuea. 

Eks Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM itu menjadi satu dari 318 orang yang ikut mendaftar sebagai Capim KPK.

Saat ditanya terkait Eks Ketua Komisi III DPR ikut dalam seleksi Capim KPK, Hadyan menyambut positif.

"Saya katakan penting melihat track record. Katakanlah ada orang mantan anggota DPR, bagus itu, apalagi dia mantan anggota Komisi III, artinya dia sudah pengalaman," ujar Hadyan.

Pieter diketahui saat ini sudah tidak menjadi anggota partai politik manapun. 

Hadyan menegaskan, berbicara KPK selain soal track record dan integritas juga harus melihat kompetensinya dan semaksimal mungkin mengesampingkan aspek politik. 

"Sah-sah saja (Eks Ketua Komisi III daftar capim KPK) malah lebih bagus dia (Pieter Zulkifli) sudah tidak terikat lagi dengan partai, bahkan lebih bagus karena tidak ada lagi istilahnya kuasa partai untuk mengintervensi dia," ucap Hadyan.

Pieter Zulkifli merupakan mantan politikus Partai Demokrat. Saat ini, Pieter tidak terlibat dan tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik mana pun. 

Setelah bertahun-tahun menghilang dari hiruk pikuk perpolitikan nasional, tiba-tiba Pieter Zulkifli mengikuti kontestasi capim KPK. 

Lebih lanjut, kepada Pansel, Hadyan berpesan agar tetap pada prinsip objektifitas dan bebas dari segala intervensi. 

“Pastikan semua yang daftar itu lihat track recordnya apakah memiliki kasus atau hal-hal yang membuat kita menjadi ragu untuk mempercayai dia memimpin lembaga anti rasuah. Ini personnya, karena dia dari latarbelakang lembaga yang kemarin bermasalah, terus enggak boleh, enggak bisa begitu juga. Kita harus objektif,” tandas Hadyan.

Untuk diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) resmi menutup pendaftaran Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 15 Juli 2024 pada pukul 23.59 WIB.

Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria mengatakan, bahwa sejak pembukaan pendaftaran Capim dan Calon Dewas KPK sejak 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024, sebanyak 525 orang ikut mendaftar.

"Dari sejak pembukaan pendaftaran dari tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam pukul 15 Juli 2024, pukul 23.59 WIB. Dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang," kata Arif Satria kepada Tribunnews, Selasa (16/7/2024).

Dari total 525 orang tersebut, Arif pun merinci pendaftar Calom Pimpinan KPK. Yakni, ada 318 orang yang mendaftar.

"Dengan rincian jumlah pendaftar Capim sebanyak 318 orang, terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan," ujarnya.

Sementara itu, untuk pendaftar sebagai Calon Dewas KPK sebanyak 207 orang, yang terdiri daei 184 laki-laki dan 23 perempuan.

Baca juga: 5 Profil Singkat Bekas Penyidik yang Berniat Daftar Capim KPK, Resah OTT Tak Lagi Jadi Primadona

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Indonesia dalam seleksi ini," ungkapnya.