Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung mengatakan sikap PP Muhammadiyah terkait izin tambang bagi ormas keagamaan bergantung pada lahan mana yang diberikan pemerintah untuk dikelola. 

Sebab kata dia, pemerintah memberikan izin tambang bagi ormas keagamaan hanya terbatas pada 6 titik.

Sedangkan titik yang menurut mereka paling baik soal kemaslahatan, sudah diklaim oleh ormas lain.

“Pemerintah sampai hari ini belum menentukan titik mana yang akan diberikan, ini ada 6 titik, ada yang paling bagus sudah diklaim untuk ormas atau ormas B, jadi kita harus tahu dulu titik mana,” kata Azrul saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Kemudian, PP Muhammadiyah juga akan menimbang apakah titik pengelolaan lahan tambang yang diberikan pemerintah memang masih punya isi tambang untuk digali.

Pihak PP Muhammadiyah pun saat ini masih menunggu keputusan pemerintah titik mana yang diberikan kepada mereka untuk dikelola. 

Keputusan itu diharapkan keluar pada akhir pekan nanti, selaras dengan pengumuman resmi PP Muhammadiyah atas sikap mereka di kebijakan pengelolaan tambang ormas keagamaan yang juga akan dipublikasi pada akhir pekan nanti.

Jika titik yang diberikan dipandang baik bagi kemaslahatan organisasi, negara dan masyarakat sekitar, maka Muhammadiyah bisa saja memutuskan mengambil pengelolaannya.

Namun pada kondisi sekarang, PP Muhammadiyah baru menyatakan akan mengambil izin pengelolaan tambang tersebut. Pada rapat pleno, sikap PP Muhammadiyah telah memberikan lampu kuning menuju hijau.

“Mudah-mudahan akhir pekan ini kita sudah ada gambaran ya titik mana yang akan diberikan. Kalau sudah titik itu diberikan, maka kita akan menentukan sikap mengambil atau tidak. Sekarang kita tuh kalau dalam perjalanannya, sudah lampu kuning menuju lampu hijau,” kata Azrul.

PP Muhammadiyah Kaji 4 Aspek untuk Putuskan Apakah Terima Pengelolaan Tambang

Setidaknya PP Muhammadiyah melakukan kajian mendalam terkait 4 aspek, yakni aspek hukum, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Aspek hukum menjadi aspek paling utama yang dikaji. Dalam kajian ini, PP Muhammadiyah melihat apakah lahan yang diberikan untuk dikelola itu benar-benar jelas dan bebas dari masalah hukum.

Termasuk soal bagaimana posisi masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut.