Baca tanpa iklan
Kepada keluarga Dini, Sahroni pun meminta agar mereka bisa bersabar menghadapi kasus ini.
Sahorni memastikan Komisi III akan turun tangan untuk keadilan Dini dan hukuman berat bagi tersangka yang terbukti nantinya.
“Untuk keluarga almarhum, jangan khawatir, di Komisi III ini udah muka singa semua. Kita minta LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk berikan perlindungan kepada keluarga korban. Jadi kami akan kawal kasus ini hingga terang benderang."
"Sampai kami bisa pastikan korban mendapat keadilan, dan pelaku yang terbukti akan bertanggungjawab dengan mendapat hukuman berat."
"Tidak ada yang bisa main-main terhadap hukum di negeri ini. Dan enggak susah kok melihat bukti-buktinya, sudah jelas semua,” ucap Sahroni.
3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Didesak Dipecat, In kata PN Surabaya
Tiga hakim yang memutuskan vonis bebas kepada Ronlad Tannur didesak untuk dipecat atau setidaknya dinonaktifkan dari jabatannya.
PN Surabaya melalui humasnya, Alex Adam, menanggapi berbagai protes soal putusan bebas Ronald Tannur itu, terutama soal tiga hakim yang memutus.
Alex mengatakan pihak PN Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengerjakan tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan agar tiga hakim itu diperiksa hingga dipecat.
Sebab, yang bisa melakukan pemeriksaan dan pencopotan itu adalah MA atau Perngadilan Tinggi.
"Yang bisa melakukan pemeriksaan adalah Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi pun harus mendapat delegasi dari Bawas (Badan Pengawas) Mahkamah Agung," ujarnya, Senin (29/7/2024).
Saat ini, diketahui bahwa lembaga negara selain kejaksaan yang ikut memprotes putusan adalah Komisi Yudisial (KY).
Mengenai hal ini, KY melalui juru bicaranya, Multi Fajar Nur Dewata, menyatakan akan melakukan investigasi, karena mereka memiliki hak-hak inisiatif jika merasa ada putusan yang janggal.
Ditambah lagi, Dimas Yemahura, pengacara korban juga mendatangi kantor KY di Jakarta, pada Senin, untuk membuat laporan.
Hal tersebut semakin memperkuat KY untuk melakukan investigasi, karena memiliki dua dasar untuk menyelidiki putusan bebas Ronald Tannur tersebut, yakni hak inisiatif dan laporan.